BATAMTODAY.COM, Anambas - Kualitas Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih di bawah rata-rata. Pasalnya, kualitas dan kekurangan tenaga pengajar menjadi faktor utama.

Camat Siantan Tengah, Herry Fahkrizal mengatakan, delapan sekolah yang berada di Kecamatan Siantan Tengah kekurangan tenaga pengajar. Dia juga mengkhawatirkan kualitas pendidikan para generasi penerus,yang tak mampu bersaing dengan Kabupaten/Kota lain.

"Sekolah Dasar ada 5, Sekolah Menengah Pertama 1 dan SMK ada 2, semua itu kekurangan tenaga pengajar. Bahkan, ada beberapa penjaga sekolah ikut membantu proses ajar mengajar. Ini yang kami khawatirkan,bagaimana nanti pengetahuan generasi penerus Anambas," ujarnya, Selasa (1/11/2016).

Herry mengakui, pihaknya telah menyampaikan ke Dinas Pendidikan Anambas,agar melakukan pemerataan tenaga pengajar baik Pegawai Negeri Sipil maupun Honorer. Namun,dengan adanya progaram SM3T yang masuk ke Anambas, sangat membantu dan membawa suasana baru disekolah.

"Kami sudah pernah meminta Dinas Pendidikan agar menambah tenaga pengajar di Kecamatan Siantan Tengah,tetapi tidak digubris. Adanya kehadiran SM3T di Anambas akan membawa suasana baru,karena kita mengetahui tenaga pengajar yang muda pasti lebih kreatif,dan cara mengajarnya pasti berbeda dari tenaga pengajar yang sudah lama berdiam diri Anambas," tegasnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas,Rio Rizal mengakui, pihaknya memang kekurangan tenaga pengajar. Standart ideal tenaga pengajar di Anambas berkisar 1518 berstatus PNS, sementara jumlah tenaga pengajar yang ada hanya 496.

"Kita memang banyak kekurangan guru, kita butuh berkisar 1000 tenaga pengajar lagi,agar kualitas pendidikan bisa meningkat. Kami juga terkendala untuk mengirim tenaga pengajar kepulau-pulau,karena yang bersangkutan banyak alasan, yang utama faktor keluarga," tegasnya.

Dia menambahkan,moratorium dan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,menjadi penghambat Pemerintah Daerah untuk merekrut tenaga pengajar berstatus Pegawai Negeri Sipil, serta minimnya anggaran daerah menjadi kendala perekrutan honorer.

"Sejak 2014 lalu, perekrutan honorer tidak ada lagi,sehingga tidak ada penambahan tenaga pengajar.‎ Sementara penambahan tenaga pengajar berstatus PNS dihambat oleh Pemerintah Pusat. Adanya tambahan 40 Guru Garis Depan (GGD) dari Kementrian,hanya menutup sedikit lubang yang ada, sementara lubang yang ingin ditutup masih lebar," tegasnya.

Terkait meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan,lanjut Rio,pihaknya telah menganjurkan tenaga pengajar agar mengikuti pelatihan, serta honorer mengikuti Universitas Terbuka(UT).

"Program pelatihan tenaga pengajar dari Disdik belum ada,karena terkendala anggaran juga. Sehingga kami menganjurkan inisiatif dari tenaga pengajar itu sendiri untuk mengikuti pelatihan, sedangkan honorer kita anjurkan untuk mengikuti UT," terangnya.

Dia berharap, dengan ada kewenangan baru yakni penarikan guru SMA/SMK ke Provinsi,dapat menambah tenaga pengajar ke di daerah.

"Kita berharap, mudah-mudahan dengan pindahnya kewenangan penarikan guru SMA/SMK, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pemerataan kedaerah kita ini. Itu menjadi angin segar untuk daerah,ditingkat SMA/SMK. Untuk SD maupun SMP kami akan berupaya memenuhi kebutuhan," ujarnya.

Kekurangan tenaga pegajar ini pun sempat dikeluhkan oleh masyarakat kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas pada kunjungan Reses ke Dearah Pemilihan anggota DPRD tersebut.

Editor: Dardani