BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah memastikan akan menggencarkan seluruh amunisi terakhir untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) di akhir tahun 2016 sebesar 5,1 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, amunisi utama yang akan digunakan pemerintah adalah memanfaatkan uang tebusan dari program pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Kami dapat Rp96 triliun dari tebusan, itu terserap oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kas yang cukup," ungkap Sri Mulyani di kantornya, kemarin.

Namun begitu, Sri Mulyani menginginkan, uang tebusan tersebut dapat digunakan untuk memompa ekonomi dengan menjadikannya stimulus bagi masyarakat.

"Tapi kami ingin kas ini bisa dibayarkan kembali agar masyarakat merasakan dampak dari aktivitas pemerintah, misalnya pembangunan infrastruktur atau pembiayaan keluarga miskin," jelas Sri Mulyani.

Di saat yang bersamaan, Sri Mulyani mengungkapkan, uang tebusan untuk membangun infrastruktur, juga menjadi pengeluaran Kementerian/Lembaga (K/L) berupa konsumsi pemerintah yang juga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
 
Pasalnya, menurut Sri Mulyani, belanja pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya masih di bawah 95 persen dari total anggaran. Namun, dengan aliran tax amnesty, Sri Mulyani optimis dapat mendongkrak belanja pemerintah.

"Jadi, tingkat belanja pemerintah bisa lebih dari 95 persen. Beberapa K/L kami lihat hampir mencapai 100 persen. Tentu ini tambahan positif untuk kuartal III dan kuartal IV," tandasnya.

Kedua, pemerintah akan mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memanfaatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk melakukan ekspansi usaha.

Pasalnya, Sri Mulyani menilai, PMN yang diberikan negara kepada BUMN dalam dua tahun terakhir memiliki besaran yang signifikan.

"PMN membuat BUMN lebih kuat, tentu mereka mampu melakukan ekspansi. Hal ini yang kami pantau dan lanjutkan," katanya.

Terakhir, Sri Mulyani memastikan, pemerintah juga akan mengevaluasi dan memaksimalkan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk kelas menengah.

"KUR selama ini masih lemah di ekonomi riil. Jadi, kita lihat apa yang bisa diperbaiki," tambahnya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga tak ingin kalah peran dalam menggenjot perekonomian masyarakat dengan memberikan pelonggaran suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate yang diharapkan berdampak pada pertumbuhan kredit.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, penurunan ini guna mengimbangi posisi pertumbuhan kredit Indonesia dengan beberapa negara Asia lainnya.

"Pertumbuhan kredit relatif tidak tinggi kalau dibandingkan negara di ASEAN. Filipina saja yang tinggi, yang lain kreditnya lebih rendah dari kita," kata Agus pada kesempatan yang sama.

Sebagai informasi, BI kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75 persen dari semula 5 persen.

Adapun penurunan ini menambah sejarah pelonggaran suku bunga dari BI yang terhitung sudah enam kali sepanjang tahun, dengan penurunan mencapai 150 bps secara akumulasi.

Selanjutnya, geliat pasar modal, khususnya penerbitan obligasi korporasi, juga diyakini BI dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Obligasi korporasi menunjukkan kenaikan yang baik karena memanfaatkan bunga yang rendah. Maka kami perkirakan sampai akhit tahun, ada Rp120 triliun dari obligasi korporasi yang diterbitkan. Ini menunjukkan bahwa ada potensi di pasar," jelas Agus.

Sumber: CNN
Editor: Udin