Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

OSO Desak Kemenub segera Percepat Pembangunan Bandara di Sukadana
Oleh : Irawan
Jum'at | 14-10-2016 | 20:39 WIB
Oesman-Sapta2.jpg Honda-Batam

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang.

BATAMTDAY.COM, Kayong Utara - Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenub) segera percepat pembangunan bandara di Sukadana, ibukota Kabupaten Kayong Utara untuk akses keterisoliran wilayah tersebut dan mempermudah akses menuju Sukadana.

Kabupaten Kayong Utara adalah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang dibentuk pada tahun 2007, menurut UU Nomor 6 Tahun 2007. Di kabupaten yang tak lebih luas dari Pulau Bali itu akses transportasinya masih sulit, yakni ditempuh melalui laut selama lima jam dan jalan sembilan jam dari Pontianak, ibukota Kalbar.

"Harus segera, itu yang didorong. Sudah diusulkan dari Pemda ke Menteri Perhubungan. Kalau dari dulu dikasih, sudah selesai itu bandaranya 3 tahun yang lalu. Tetapi usulan pembangunan bandara sudah 10 tahun lalu," ujar Oesman Sapta di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Jumat (14/10/2016).

Oesman mengatakan bahwa dukungan dari pemerintah pusat agak terlambat sehingga pembangunan bandara masih tertunda. "Dan tidak mungkin kabupaten ini berjalan sendiri tanpa supporting dari pemda dan pempus," lanjutnya.

Oesman juga mengatakan bahwa biaya hidup di Sukadana lebih mahal sekitar 15 persen daripada di Pontianak, tetangga Kab. Kayong Utara. Maka pembangunan bandara diharapkan dapat meringankan ongkos kirim dan mempercepat jarak tempuh antar wilayah.

"Umpamanya dari Singkawang atau Sanggau, kalau perjalanan darat bisa 100 kilometer. Untuk orang kecil 100 kilo atau 500 ribu itu berarti. Jadi untuk mempercepat jarak tempuh dan memperingan nilai ongkos," kata pimpinan MPR yang juga pengusaha itu.

Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid mengatakan bahwa pembangunan bandara hanya persoalan teknis. Tetapi pembangunan bandara juga memakan biaya yang besar karena dibangun di atas lahan gambut.

"Inilah yang kami bicarakan masalah teknis untuk pembangunan bandara ini walaupun izin prinsip dari Dirjen pada saat itu sudah diterbitkan," kata Hildi.

Estimasi biaya pembangunan bandara mencapai triliunan rupiah. Hal ini dikarenakan pembangunan bandara tidak hanya untuk pesawat perintis saja.

"Tapi kalau untuk sebagai penunjang pariwisata itu bisa jadi prioritas. Dengan dibuka itu, akan memudahkan akses orang ke sini," lanjut Hildi.

Editor: Surya