BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Limbah sisa minyak kapal tanker asing yang diduga sengaja dibuang di perairan internasional dan mencemari laut Kepri, hingga kini belum teratasi. Pasalnya, upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bintan belum mendapat tanggapan dari pemerintah pusat.

Untuk itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Pengelolaan Limbah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bintan, Yuliman Gawal mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pembuatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah di Bintan ke pemerintah pusat.

"Namun hingga kini usulan itu juga belum ada ditanggapi mereka (Pemerintah Pusat, red). Belum ada solusi dari pusat, tapi kita akan tetap mengupayakan agar terealisasi," kata Yuliman, saat ditemui di RRI, Rabu (5/10/2016).

Menurut Yuliman, usulan tersebut terganjal kondisi keuangan pemerintah yang saat ini tengah defisit. Selain itu, memang permasalahan ini bukanlah di Kepri saja, melainkan banyak wilayah lainnya, salah satunya adalah Kepulauan Seribu.

"Ini juga yang buat susah direalisasikan oleh Pemerintah Pusat, karena adanya usulan serupa dari daerah Kepulauan Seribu yang juga mengalami hal yang sama. Dananya belum ada," terangnya.

Yuliman juga memaparkan, persoalan limbah yang mencemari perairan Kepri ini sudah terjadi sejak awal tahun 70-an. Namun sejauh ini berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasinya masih belum terwujud.

"Kita juga sudah meminta ke pusat agar data-data satelit bisa dimutakhirkan agar kita bisa menuntut ganti rugi ke pihak-pihak pengusaha kapal tanker. Namun itu juga belum bisa kita dapatkan," ujarnya.

Saat ini kata Yuliman, kondisi laut di Bintan sudah semakin parah. Selain sangat merugikan masyarakat setempat yang sebagian besar mencari nafkah dari laut, juga sangat merugikan pariwisata Bintan. Sebab wisatawan asing dan lokal yang berlibur sudah sering mengeluhkan limbah-limbah yang berserakan di perairan Bintan.

Editor: Dardani