TANJUNGPINANG, batamtoday - Berdasarkan Kepres No. 53 Tahun 2011, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) resmi menjadi universitas negeri kedua di Kepulauan Riau, setelah Politeknik Negeri Batam. Dengan status penegeriannya diharapkan UMRAH bisa jauh lebih mandiri dan penggunaan APBD untuk UMRAH mesti ditinjau ulang.

Hal tersebut seperti diungkapkan Presidium Jaringan Jurnalis Sekolah dan Kampus (J2SK) Gurindam Raja Dachroni.

Menurutnya, selama ini UMRAH cukup banyak menghabiskan dana APBD. Data terakhir menyebutkan, lebih dari Rp 70 milyar digelontorkan untuk UMRAH. Dana tersebut belum termasuk biaya untuk mendirikannya dari awal.

"Pada prinsipnya kita sangat bangga memiliki kampus negeri, dengan demikian secara tidak langsung akan menumbuhkan dan memupuk SDM di Kepri. Tapi kita juga berharap dana APBD yang selama ini terfokus pada UMRAH bisa ditinjau kembali dan sudah saatnya UMRAH belajar mandiri," kata Dachroni, Kamis (15/9/2011).

Dia juga menambahkan, masih cukup banyak pekerjaan rumah (PR) untuk kemajuan pendidikan di Kepri. "Penegerian UMRAH adalah hal yang harus disyukuri, tapi jangan sampai berlebihan karena kita masih punya banyak PR," ungkap Dachroni.

Hingga saat ini ada beberapa problema yang dihadapi UMRAH dan belum selesai, seperti kasus mafia nilai, masalah infrastruktur, dan kejelasan tentang orientasi pendidikan UMRAH.

"Masyarakat berharap tentunya kampus ini menjadi pusat riset kemaritiman dan mampu menjadikan potensi kelautan Kepri untuk kajian-kajian ilmiah," tutup Dachroni.