BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPR RI Ade Komaruddin mengatakan, program pembangunan infrastuktur saat ini tengah gencar dilakukan oleh pemerintah patut diapresiasi.

Menurut Ade, program pembangunan infrastruktur selama ini. Hal ini diyakini dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia. "Pembangunan harus kita dalami, infrastruktur harus digenjot dan kita harus apresiasi kinerja pemerintah," ujarnya dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Ade berharap agar pemerintah Jokowi terus memberantas kemiskinan, ketimpangan harus dikurang, pembangunan infrastruktur dan pendidikan harus digalakan. Dirinya mengatakan, dalam pencapaian pastinya ada kekurangan yang harus diperbaiki. Dirinya pun berpesan kepada masyarakat Indonesia agar ikut berpartisipasi.

Karena itu, Ketua DPR mengingatkan, yang diperlukan bangsa Indonesia saat ini saling bahu-membahu memperkokoh sistem demokrasi. Sebagai bangsa yang besar dan ‎diisi berbagai macam suku dan budaya, sistem gotong-royong yang baik akan membuat status sosial rakyat Indonesia meningkat.

"Bangunan peradaban demokrasi di Indonesia semakin kokoh berdiri, dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang relatif semakin meningkat. Indonesia adalah bangsa yang majemuk, toleran, damai, dengan cita-cita besar dalam meraih kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia" kata Ade.

Pria yang akrab disapa Akom ini mengajak semua elemen tidak gampang saling menyalahkan jika terjadi perbedaan terlebih menyangkut lembaga negara.

"Jangan membiasakan diri dalam mempromosikan konflik, tetapi harus mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan yang ada. Masih banyak yang dapat ditingkatkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga lainnya," tutur dia.

Menurut dia, memperbaiki kondisi bangsa Indonesia khususnya dari tingkat kesejahteraan adalah tugas bersama baik pemerintah maupun DPR. Untuk itu, ia menambahkan, sudah menjadi kewajiban kemiskinan dihilangkan dari Tanah Air.

"Kemiskinan harus diberantas, ketimpangan harus dikurangi, dan pembangunan infrastruktur, peningkatan dunia pendidikan dan lainnya harus terus digalakkan. Memperbaiki kekurangan yang ada dengan kerja bersama, beserta partisipasi dan doa dari seluruh rakyat Indonesia, agar pemerintahan yang ada sekarang berhasil memajukan Indonesia menjadi negeri yang dibanggakan," papar Akom.

Nasionalisme
Pada kesempatan itu, Ketua DPR Ade Komarudin juga menyinggung masalah nasipnalisme yang tengah menjadi perbinangan setelah Menteri ESDM Arcandra Tahar diketahui memiliki dwi kewarnegaraan, WNI dan warga negara Amerika Serikat, serta Gloria Natapradja Hamel, anggota Paskibraka yang diketahui berwarganegaraan Perancis. Arcandra akhirnya diberhentikan oleh Presiden Jokowi sebaga Menteri ESDM dan Gloria dicoret dari Paskibraka.

"Esok pagi 17 Agustus 2016, seluruh rakyat Indonesia akan merayakan kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-71. Kita berterima kasih yang tulus kepada para pejuang di masa lalu. Seperti kata Bung Hatta Kita berdiri di pundak orang-orang besar," kata Ade.

Ade mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, toleran, damai, dengan cita cita besar untuk meraih kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia meminta hal itu direnungkan kembali.

"Bung Karno pernah berkata bahwa nasionalisme Indonesia tumbuh subur dalam taman sarinya internasionalisme. Nasionalisme kita bukanlah sempit yang tertutup. Kita bangsa majemuk yang terbuka, demokratis, dan ingin memberi sumbangsih bagi perdamaian dunia," ugkapnya.

Setelah 7 dasawarsa, demokrasi Indonesia semakin kokoh. Ade mengakui bahwa masih ada kelemahan maupun hal yang perlu ditingkatkan di legislatif maupun eksekutif.

"Kita jangan membiasakan diri dalam mempromosikan konflik. Kita harus mencari persamaan, bukan mempertajam perbedaan yang ada di antara kit," ujar politikus Golkar ini.

Dalam pidatonya, Ade juga mengajak hadiri mengapresiasi para tokoh dan anggota masyarakat teladan yang hadir di Komplek Parlemen. Mereka dinominasikan dan dikoordinasikan oleh berbagai kementerian dan lembaga.

Dalam Sidang Bersama DPR-DPD ini hadir di antaranya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden ke-3 Indonesia BJ Habibie, Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari dan Ketua BPK Harry Azhar Azis.

Editor: Surya