BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik gagasan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan mengkaji konsep perencanaan pembangunan jangka panjang melalui Haluan Negara. Dengan konsep itu, bisa digagas perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, berwawasan ke depan dan berkesinambungan.

"Kita juga menyambut baik gagasan MPR untuk mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. Dalam era kompetisi global sekarang ini, kajian seperti itu kita harapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi,berwawasan ke depan, dan berkesinambungan," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraanya dalam sidang tahun MPR di kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Presiden Jokowi juga mengapresiasi kiprah MPR yang terus memperluas sosialisasi, pengkajian, dan penyerapan aspirasi masyarakat tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Di kesempatan yang sama Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat konsultasi dengan sejumlah lembaga negara. Hasilnya disepakati tentang perlunya menghidupkan kembali haluan negara. Dengan begitu, pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah ke depannya akan lebih terukur dan terencana dengan matang.

"Kami meyakini pentingnya haluan negara agar kekuasaaan tidak diselewengkan oleh selera pribadi dan kelompok serta golongan. Haluan negara menjadi rambu agar negeri ini tidak mudah goyah oleh pergulatan global dan asing," terang Zulkifli.

Dalam salah satu pidatonya, Jokowi mengingatkan bahwa saat ini bangsa Indonesia berada di era persaingan global, di mana kompetisi antar negara luar biasa kerasnya, luar biasa dan sengit.

Menurut Jokowi, untuk memenangkan kompetisi dan menjadi bangsa pemenang, harus berani keluar dari zona nyaman. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang kreatif, optimis, bahu membahu dan berani melakukan terobosan-terobosan.

Semua itu demi mempercepat pembangunan nasional, demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa. "Tanpa keberanian kita keluar dari zona nyaman, kita akan terus dihadang oleh kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial," kata Jokow.

Jokowi menilai , untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial diperlukan langkah-langkah terobosan, diperlukan kecepatan kerja, diperlukan lembaga-lembaga negara yang kuat dan efektif.

Selain itu, diperlukan pula keteguhan dalam menjunjung ideologi bangsa, konstitusi negara dan nilai-nilai keutamaan bangsa. "Tanpa itu, kebesaran kita sebagai bangsa akan punah, akan digulung oleh arus sejarah. Kita tidak mau itu terjadi!" kata Jokowi.

Program prioritas
Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah dan DPR saat ini tengah membahas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2017 dan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2015. DPR dan Pemerintah, berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran tahun 2017 disusun dengan cermat demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Anggaran itu harus mengikuti program prioritas. Tidak boleh lagi sekadar dibagi rata ke unit-unit kerja," kata Presiden Jokowi .

Pemerintah saat ini, lanjutnya, mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pembangunan dilakukan secara merata di seluruh Tanah Air.

"Kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial," katanya.

Jokowi mengatakan, akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 km, jalan tol sepanjang 132 km, dan jembatan sepanjang 16.246 m, atau sebanyak 160 jembatan.

"Pada tahun 2016 target pembangunan jalan nasional sepanjang 703 km dan jembatan sepanjang lebih dari 8.452 m," ujar Jokowi.

Dalam membangun infrastruktur, kata Jokowi, pemerintah menggandeng swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun infrastruktur.

Swasta dan BUMN didorong membangun infrastruktur di daerah yang tingkat pertumbuhan dan geliat ekonomi tinggi, sebaliknya dana APBN akan diarahkan membangun daerah pinggiran sampai terpencil karena proyek infrastruktur tidak laik secara finansial bila dibiayai investor.

"Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah berkewajiban untuk membangun wilayah-wilayah yang marginal, wilayah-wilayah yang tertinggal dengan menggunakan dana APBN," ujar Jokowi.

Untuk proyek Kerja Sama Pemerintah Swasta pada proyek infrastruktur di 2016, Jokowi menyebut BUMN RI akan mengguyur investasi Rp 410,2 triliun. Dari angka itu, sebesar Rp 347 triliun akan dipakai membiayai 62 proyek infrastruktur strategis.

"Nilai investasi BUMN akan terus diperbesar sehingga pada tahun 2019 dapat mencapai Rp 764 triliun," sebutnya.
Tak cukup bergantung pada dukungan swasta dan BUMN, Pemerintah membutuhkan aliran dana segar lain untuk membiayai proyek infrastruktur. Alhasil, Pemerintah mulai menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty). Dengan tax amnesty, ada dana-dana besar milik WNI yang selama ini diparkir atau diinvestasikan di luar negeri akan dibawa kembali ke tanah air.

Uang repatriasi tersebut salah satunya diarahkan untuk membiayai proyek infrastruktur. "Dengan dukungan penuh dari DPR, Pemerintah melakukan terobosan untuk mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak. Diharapkan basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional," sebutnya.

Namun, Jokowi mengakui, bahwa setiap Presiden Republik Indonesia telah bekerja keras, telah membanting tulang, telah berjuang untuk mengatasi tiga tantangan tersebut di masanya masing-masing. Mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, sampai masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tantangan yang sama, juga sedang kita hadapi sekarang ini. Perbedaannya, kita menghadapi tantangan tersebut di tengah tatanan baru dunia, di tengah era kompetisi global. Kompetisi tidak lagi terjadi antardaerah tetapi antarnegara, antarkawasan. Sebuah era di mana semua negara saling terhubung satu sama lain, satu masalah bisa menjadi masalah bagi negara-negara di dunia," paparnya.

Sampai sekarang ekonomi global masih mengalami perlambatan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional juga terpengaruh. Namun, kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2016 tumbuh 4,91%. Bahkan, dalam triwulan kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 5,18%. Pertumbuhan itu jauh lebih besar di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu pertumbuhan yang tertinggi di Asia.

Hadir di antaranya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden ke-3 Indonesia BJ Habibie, Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari dan Ketua BPK Harry Azhar Azis.

Editor: Surya