Oleh Rahmad Subagyo

PRESIDEN Joko Widodo menekankan bahwa pada tahun 2016, fokus perhatian pemerintah bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan ini tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa tetapi juga Indonesia bagian barat dan timur, dengan tujuan meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Karena kemakmuran bersama merupakan salah satu kunci suatu pembangunan.

Pembangunan yang ingin dicapai adalah pemerataan hasil pembangunan dan tingginya pertumbuhan ekonomi. Sehingga Pemerintah mematok tingkat kemiskinan akan turun menjadi kisaran 9 sampai 10% dalam APBN 2016 dari APBN tahun sebelumnya. Pada APBN 2015 level kemiskinan yang disepakati adalah 10,3% dengan tingkat pengangguran 5,6% dan gini ratio turun 0,40.

Sementara itu, gini ratio pada APBN 2016 dipatokan 0,39 dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,2%. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menekan jumlah orang miskin di Indonesia dan supaya penduduk miskin tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, untuk memperbaiki regulasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah akan mempertahankan daya beli penduduk miskin. Salah satunya dengan memberikan fasilitas dana amanah.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu program Presiden dalam pemerataan pembangunan. Karena dengan menurunnya angka kemiskinan maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan juga kemakmuran bersama. Masyarakat miskin di Indonesia sangat terbantu dengan inflasi yang rendah, terutama pada inflasi pangan seperti beras. Selain itu kemiskinan dapat dientaskan dengan melalui pendidikan. Program pemerintah tentang pendidikan gratis 12 tahun, seharusnya dimanfaatkan dan diakses oleh masyarakat. Dilanjutkan dengan belajar berwirausaha, agar tumbuh masyarakat yang kreatif. Dengan demikian melalui pendidikan ini, angka kemiskinan pun dapat terus menurun sesuai dengan harapan pemerintah Indonesia.

Untuk mengatasi kemiskinan demi melancarkan program pemerataan pembangunan, pemerintah telah memiliki program prioritas untuk mencapai sasaran target pembangunan tersebut. Program tersebut tercantum pada APBN 2016 yaitu melanjutkan program infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, pertahanan, serta pengurangan kesenjangan. Program ini dijalankan untuk memperbaiki kualitas pembangunan.

Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, pemerintah memiliki program bantuan sosial yang berkesinambungan (KIP dan KIS), termasuk juga cakupan penerimaan Bantuan Tunai Bersyarat menjadi 6 juta KSM. Banyak program pemerintah yang dilakukan untuk pemerataan pembangunan. Sehingga, anggapan masyarakat tentang pemerintah yang tidak mengimbangi dengan kebijakan yang dikeluarkan merupakan anggapan yang salah. Karena banyak kebijakan pemerintah yang digunakan untuk memeratakan pembangunan di Indonesia.

Penyedia kebutuhan pokok perumahan juga merupakan salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah, dengan melalui program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang didukung dengan pembangunan rumah, subsidi bunga kredit, dan bantuan uang muka rumah. Menyelaraskan kebijakan Desentralisasi Fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di Kementerian/Lembaga ke DAK juga merupakan program pemerintah supaya pembangunan lebih merata dan lebih cepat, serta didukung dengan peningkatan alokasi Dana Desa yang mencapai 2,5% dari dana di luar transfer ke daerah.

Pemerataan pembangunan merupakan pembangunan yang bukan hanya dalam bentuk fisik saja, tetapi juga merupakan pembangunan sumber daya manusianya. Sehingga pemerintahan Presiden Jokowi melakukan program pemerataan pembangunan di Jawa maupun luar Jawa. Keberhasilan pembangunan sangat berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Pemerintah telah menciptakan kebijakan pembangunan yang tepat dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pembangunan yang merata melalui APBN 2016. Namun, apabila kebijakan ini tidak didukung oleh masyarakat Indonesia maka kebijakan pemerintah pun tidak akan tercapai, sehingga perlu adanya peran serta masyarakat dalam menyukseskan program kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.*

Penulis adalah Pengamat Sosial dan Politik