BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Terkait rencana perombakan struktural Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Bintan, apa pun hasilnya jelas akan memberikan dampak langsung kepada pengusaha dan buruh. Sayang, pembahsannya terkesan tertutup. Pihak pemegang kebijakan tidak melibatkan unsur yang justru akan langsung bersentuhan langsung dengan hasil kebijakan BP FTZ itu sendiri.

"Kalau mau BP FTZ Bintan kedepan bisa bekerja secara maksimal, kenapa unsur yang akan menerima dampaknya langsung tidak pernah dilibatkan. Harusnya untuk memaksimalkan kinerjanya, harus dikaji benar-benar dan dilakukan secara terbuka," ujar T Sianturi, Penasehat Dewan Pengurus Cabang Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Bintan
kepada BATAMTODAY.COM, Rabu (10/8/2016).

Sianturi yang juga mantan anggota DPRD Bintan itu menambahkan, demi perkembangan dunia investasi di Bintan, sudah seharusnya dalam mementukan struktur BP FTZ Bintan. Tidak hanya sekedar menunjuk namun lebih melihat tingkat profesional dan track record calon yang akan menduduki struktur BP.

"Harusnya unsur pemerintah melibatkan unsur pengusaha dan buruh yang nantinya akan menerima dampak dari buah kebijakan dari pengurus BP FTZ. Sehingga BP FTZ bisa berjalan sesuai dengan harapan para calon investor, mengingat antara pengusaha dan buruh jelas dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan," imbuhnya.

"Jangan tiba-tiba sudah ada pergantian dan ada struktur organisasi. Hal tersebut jelas akan membingungkan dunia investasi, serta menimbulkan sebuah pertanyaan di tengah masyarakat. Apalagi setelah publik mengetahui track record dari orang yang ditunjuk untuk mengisi struktur oragnisasi BP FTZ Bintan," tambahnya.

Sianturi menegaskan, BP FTZ Bintan membutuhkan orang yang benar-benar paham dengan kondisi investasi Bintan saat ini dan untuk memajukannya kedepan. Tentunya, yang bisa adalah orang-orang yang benar-benar profesional dan memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya. Sebaliknya yang paling penting dari hasil sebuah kajian secara terbuka. Sehingga tidak memunculkan nilai negatif bagi publik.

"Jangan menciptakan justru makin meningkatnya krisis kepercayaan dari publik kepada pemangku jabatan. Karena hal tersebut jelas selain berdampak pada dunia investasi, juga akan meningkatnya jumlah penggangguran, karena semakin sedikitnya peluang kerja," terangnya.

Sebelumnya, tidak hanya Ketua BP FTZ Bintan yang harus dikaji, termasuk struktur lainnya. Sehingga satu sama lainnya bisa saling mendukung untuk kemajuan daerah. Artinya, tidak cukup hanya sekedar menunjuk, apa lagi ada kesan karena kedekatan, apa lagi faktor balas jasa.

"Kalau hanya sebatas faktor kedekatan dan balas jasa, jelas ke depan kinerja BPK yang diharapkan menjadi corong kemajuan investasi, tidak akan bisa maksimal. Salah satu contoh isu terpilihnya Azirwan selaku Ketua BPK FTZ yang baru, yang juga menjabat sebagai komisaris PT BIS, menjadi sebuah pertanyaan apakah perusahaan BUMD tersebut sudah maju dan berkembang," ujarnya.

Harusnya, kata Umar, sebelum lebih jauh masalah penentuan struktur BP FTZ Bintan, sebaiknya melibatkan semua unsur, baik pemerintah, pengusaha dan unsur lainnya. Sehingga penentuan strukturnya tidak terkesan asal jadi dan hanya sebatas melengkapi struktur semata tanpa bisa bekerja secara maksimal.

"Hal tersebut sangat diharapkan menjadi bahan pertimbangan, sebelum menjadi permasalahan yang lebih serius. Karena semua berharap, keberadaan BPK FTZ bisa memberikan dampak yang lebih positif terhadap dunia investasi di daerah ini," harapnya.

Menurutnya, semua harus dikaji secara terbuka dan secara profesional, bila perlu dilakukan tes dan proper test serta. Track record juga calan juga harus menjadi pertimbangan." Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dari publik," ujar Umar Ali Rangkuti.

Diberitakan sebelumnya, walaupun Gubernur Kepri sebagai Ketua Dewan Kasawan FTZ Kepri telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Azirwan sebagai Ketua BP Kawasan FTZ Bintan menggantikan Mardhiah sebagai pejabat lama, namun penunjukan itu disinyalir beraroma Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pasalnya, Azirwan yang dulunya Sekda Bintan itu memiliki track record yang kurang baik dan bahkan berstatus mantan terpidana beberapa tahun, terkait dugaan suap dengan Al-Amin Nasution, mantan anggota DPR RI terkait alih fungsi hutan lindung di Bintan. Namun hingga saat ini, status hutan lindung di Bintan belum ada kejelasan.

"Permasalahan status hutan lindung di Bintan, belum ada kejelasan secara yuridis dan de fakto," ungkap Zainal aktivis Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) Bintan, Selasa (9/8/2016).

”Kita minta Bupati Bintan melakukan penunjukan Ketua BP Kawasan FTZ Bintan yang bersih dari indikasi KKN. Bila perlu dilakukan penyaringan melalui fit and proper test. Lalu diumumkan ke publik agar tidak terkesan bagi-bagi kursi dinasti,” tambahnya.

Selain itu, berdasarkan SK Dewan Kawasan FTZ Kepri, Wakil Ketua BP Kawasan FTZ Bintan juga dijabat oleh HM Umar Saleh, yang dulunya pernah sebagai Kepala BUMD Kabupaten Bintan, setelah masa kepemimpinan Dalmasri Syam, sehingga sangat kental muaranya indikasi KKN tersebut.

Dari data yang diperoleh, SK BP Kawasan FTZ Bintan sudah ditandatangani Gubernur Kepri terhitung 1 Agustus lalu dengan Ketua BP Kawasan FTZ Bintan dijabat oleh Azirwan, yang saat ini menjabat Komisaris Utama PT Bintan Inti Sukses (BIS).

Tak hanya itu, anggota BP Kawasan FTZ Bintan itu antara lain Yurioskandar dan Radief Anandra mantan anggota DPRD Bintan, Juni Rianto Kadis PU dan Abi Manyu yang masih menjabat sebagai Sekretaris BPMPD Bintan.

"Ini terkesan perombakan bagi-bagi kue paska Pilkada timses calon Bupati Bintan 9 Desember 2015 lalu," papar sumber lainnya, yang enggan disebutkan namanya.

Harusnya kata sumber lagi, BP Kawasan FTZ Bintan diisi orang-orang yang profesional dan proporsional, sesuai disiplin ilmu dan kecakapan. Bukannya karena faktor kedekatan secara pribadi dan kerabat.

Berita terkait:

• Perombakan Struktur BP Kawasan FTZ Bintan Terindikasi KKN
• Legislatif Bintan Minta Struktural BPK FTZ Bintan Dikaji Ulang Secara Profesional

Editor: Dardani