BATAMTODAY.COM, ‎Jakarta - Pergantian Ketua Majelis Kehormatan Dewan atau MKD dari PKS ke Partai Gerindra, masih belum selesai meski PKS --seperti diceritakan oleh Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding, sudah menerima kudeta tersebut.

Pasalnya isu di balik pergantian, bahwa Surahman Hidayat (PKS) melanggar etika semakin kuat karena memalsukan keputusan terkait Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan juga soal bekas Ketua DPR Setya Novanto.

Menanggapi hal ini, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf, saat dihubungi, Senin (8/8/2016), menyatakan keprihatinannya dengan pergantian kursi ketua MKD yang semula dijabat kader PKS.

Menurut Asep, MKD adalah lembaga terhormat di DPR dan Ketua MKD sendiri merupakan jabatan kerormatan atau nobile official yang harus diisi oleh orang-orang yang bisa menjaga kehormatannya.

Oleh karena itu jika tuduhan itu (Surahman Hidayat) memang benar, maka harus dibuka sejelas-jelasnya dan harus dijatuhi sanski yang tegas dan berlipat ganda dari sanski yang biasa dijatuhkan pada anggota biasa.

"Karena bagaimana mungkin seseorang yang seharusnya terhormat dengan jabatan terhormat justru melakukan perbuatan tidak terhormat," ujarnya seraya meminta pimpinan MKD yang baru, pimpinan DPR dan juga para elit PKS untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut.

Sebab bagaimanapun, kata Asep, ini menyangkut kehormatan MKD sendiri, DPR secara lembaga maupun PKS tempat partainya bernaung. "Ini harus dijelaskan apakah memang demikian, jangan dibiarkan menjadi isu liar. PKS pun punya kepentingan besar di sini karena bagaimanapun Surahman adalah Ketua Dewan Syariah PKS," ujar Asep.

"Jadi, demi menjaga kehormatan MKD, DPR dan PKS, maka ini harus diungkap agar tidak ada lagi kejadian seperti ini. Sanski dan hukumannya harus berlipat ganda, kalau memang benar demikian," imbuhnya.

Dia pun menyayangkan, PKS yang memindahkan Surahman dari MKD di tengah proses yang seharusnya dia jalani. Mestinya PKS mendukung sidang terbuka terhadap Surahman, bukannya ditutup-tutupi seperti sekarang ini.

"Jangan pas kasus "Papa Minta Saham" teriak minta sidang dibuka dan bahkan minta disiarkan live oleh televisi. Tapi ketika hal itu terjadi pada kadernya, justru ditutup-tutupi. Bagaimanapun sebagai ketua dewan syariah, dia juga harus bisa menjaga syariah. Surahman, sekali lagi, kalau benar, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," tegasnya.

Kalau hal ini ditutupi maka masyarakat akan memberikan sanksi, dan kepercayaan masyarakat terhadap MKD, DPR maupun PKS akan hilang. Menurut Asep, akan jauh lebih terhormat kalau kesalahan itu dibuka.

"Ini jauh lebih penting daripada menciptakan kegaduhan baru nanti menjelang pemilu. Masyarakat pun harus mepresure hal ini karena kalau hal ini dibiarkan tidak ada pelajaran yang dipetik dari demokrasi," tegasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad meminta agar isu seperti ini tidak perlu dikembangkan. Dia pun menjelaskan, bahwa sesuai dengan kesepaktan penjelasan dan konfirmasi masalah Surahman dan MKD bisa dimintakan kepada Ketua DPR Ade Komaruddin.

"Tanya saja ke Pak Akom (Ade Komaruddin), kami dilarang bicara. Namun saya harapkan isu ini tidak dikembangkan. Ini kan masalah perseteruan antara Fahri dan PKS, dan MKD saat ini sudah menindaklanjuti laporan tersebut," kata politisi Partai Gerindra ini lagi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan yang baru Sarifuddin Sudding mengatakan, pimpinan DPR dan maupun pimpinan Fraksi PKS di DPR sudah memahami alasan MKD mengganti posisi Ketua MKD dari politisi PKS, Surahman Hidayat, kepada politisi Partai Gerindra, Sufmi Dasco. F-PKS pun, menurutnya, sudah menarik tudingan adanya kudeta terhadap PKS terkait hal itu.

"Kami melakukan pergantian itu dengan sangat objektif. Dalam rapat pleno kemarin, ketika kami memilih ketua baru, ada hal yang prinsip yang telah dilakukan sehingga perlu dilakukan pergantian. Ada pelanggaran etik yang terjadi. Sayangnya, kami tidak bisa menjelaskan karena ini menyangkut aib seseorang. Tapi hal ini sudah kami jelaskan kepada pimpinan DPR dan juga pimpinan FPKS, sehingga mereka pun sudah menerima keputusan kami itu," ujarnya.

Sudding pun membantah bahwa ada pesanan yang dilakukan pihak di luar MKD terkait keputusan MKD itu, seperti dari Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR yang berpekara maupun mantan Ketua DPR Setya Novanto yang dirugikan oleh berbagai keputusan Surahman dalam kasus "Papa Minta Saham".

"Gak ada pesanan Novanto maupun Fahri. Kami bebas dari kepentingan karena keputusan kami ambil berdasarkan fakta yang terungkap semuanya. Saya sendiri tidak pernah berhubungan dengan Fahri. Jadi tidak benar kami mendapatkan tekanan maupun intervensi dari siapapun," tegasnya.

Politisi dari Partai Hanura ini pun mengakui, bahwa keputusan mengganti Surahman itu karena adanya laporan dari Fahri Hamzah terhadap 3 elit PKS yang salah satunya adalah Surahman Hidayat.

"Sebelum kami memutuskan satu perkara untuk diproses, laporan yang disampaikan oleh pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti itu kemudian diverfikasi oleh tenaga ahli dan kemudian kami anggota pun mendiskusikan hal itu. Jika memang faktanya dan bukti cukup kuat seperti laporan yang dilakukan Fahri, maka kami membuat rapat pleno dan keputusan rapat pleno memustuskan untuk menindaklanjutinya," tandasnya.

Editor: Surya