Ketua DPR Minta Sidang Bersama Nota Keuangan dan ST MPR Tak Dinterupsi

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPR Ade Komaruddin (Akom) meminta agar pelaksanaan Sidang Bersama DPR dan DPD, penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2017, serta Sidang Tahunan (ST) MPR tidak diinterupsi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya dalam sidang tersebut.

Diharapkan pelaksanaan sidang tersebut bisa berlangsung khidmat ditengah perekonomian yang lambat saat ini, hingga ada pemotongan anggaran kementerian/lembaga (K/L). Karena itu, fraksi-fraksi di DPR agar merapatkan diinternal masing-masing agar pelaksanaan sidang tidak gaduh oleh interupsi.

"Sebaiknya pelaksaaan sidang tidak diinterupsi. Keadaan saat ini memang tidak mudah. Kalau mau memehami dengan benar di tengah perekonomian global yang lesu. Bahkan Eropa, Amerika Serikat, China juga stagnan, dan di ASEAN hanya Vietnam yang tumbuh 6 %, sedangkan Indonesia 5 %, maka kita memahami kondisi ini secara obyektif. Sehingga akan bersikap lebih arif dan bijakasana dalam menghadapi situasi sulit ini," kata Akom di Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Pada 1998 lalu, menurut Akom, saat itu dunia mengalami krisis, namun perekonomian bagus karena ditunjang komoditas dan penerimaan pajak yang baik. Sebaliknya, saat ini ekonomi dunia lesu, ekonomi Indonesia juga tidak tumbuh baik, sehingga komoditas lesu.

"Seperti harga karet, sawit, cengkeh, hasil pertanian dan harga komoditas ekspor semua mengalami penurunan, maka penerimaan negara juga turun," kata Ketua DPR.

Namun, Akom yakin Indoensia akan bertahan dengan pertumbuhan 5 % ini dan tak akan mengalami krisis moneter. Tapi syaratnya antara lain ada jaminan stabilitas politik dan keamanan.

"Stabilitas politik ini menjadi faktor utama perekonomian nasional. Kalau politik baik, maka ekonomi akan baik, dan investor akan berinvestasi di Indonesia. Jadi, pertumbuhan ekonomi 5 % ini bagus tidak, jelek juga tidak, ya lumayan," katanya.

Akom meengaskan, keyakinannya berdasarkan pandangan ekonom para professional. Sehinga Indonesia dipastikan akan bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"DPR RI itu juga tidak hanya mengawasi, melainkan memberikan solusi. Yaitu, pemerintah harus genjot BUMN," katanya.

Sebuah keharusan
Pada kesempatan itu, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan pemangkasan APBN 2016 sebesar Rp 133,8 triliun merupakan sebuah keharusan. Pasalnya, penerimaan negara tidak sesuai dengan pengeluaran sehingga dikhawatirkan akan mengalami defisit.

"Pemangkasan itu pilihan yang harus dilakukan karena memang penerimaan tidak mungkin membiayai yang ada sekarang ini.Kalau tidak dipangkas tentu defisitnya akan bertambah," katanya.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pemangkasan dilakukan agar keadaan keuangan negara dapat stabil. Untuk itu, ia menegaskan pemerintah harus melakukan komunikasi ke DPR perihal pemangkasan APBN 2016 tersebut.

"Itu (pengesahan APBN P 2016) bisa nanti dipelajari.Tapi sebenarnya harus dikomunikasikan ke DPR. Bisa saja dibintangi, tapi harus dikomunikasikan ke Banggar. Kalau tidak, nanti dibahas bagaimana APBN selanjutnya," tegasnya. 

Editor: Surya

---