BATAMTODAY.COM, Batam - ‎Anggota DPRD Kota Batam dari PDI Perjuangan, Udin P Sihaloho, mengaku tidak akan mengambil dana reses, sebagai bentuk protes dan kekecewaannya karena aspirasi yang disampaikan masyarakat saat reses tidak diakomodir Pemko Batam

Ia menjelaskan, hasil reses sebelumnya telah disampaikan ke pemerintah, namun tidak kunjung ditanggapi dan menjadi beban moral kepada masyarakat. Apalagi saat kembali menggelar reses, warga akan menanyakan aspirasi sebelumnya yang belum terealisasi.

Karena itu, sebagai tanggung jawab moral kepada masyarakat, ia mengatakan tidak akan mengambil dana reses tersebut.

"Nambah beban kepada masyarakat. ‎Saat kita turun sebelum-sebelumnya, banyak yang tidak terealisasi. Kita jadi malu ketemu masyarakat," ungkap Udin, Selasa (2/8/2016).

Dengan tidak mengambil dana reses, masyarakat di daerah pemilihannya akan mengetahui bahwa pemerintahlah yang tidak mengakomodir aspirasi warga.

"Kita segan dengan masyarakat, tapi pemerintah tidak," kesalnya.

Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Batam ini, jika SKPD Batam tidak maksimal dalam bekerja, persoalan yang dikeluhkan masyarakat akan selalu berulang dan berulang tanpa ada penyelesaian.

Dicontohkan, persoalan drainase di Batam yang tidak kunjung selesai sejak 10 tahun lalu, saat Wali Kota Batam masih dijabat Ahmad Dahlan.

"Kenyataannya banjir di Batam seperti langganan. Hujan sedikit langsung banjir," ungkap Udin.

Begitu juga persoalan lain yang selalu disampaikan warga, terkait dengan biaya pendidikan di Batam. Dengan wajib belajar 9 tahun, kata Udin, harusnya bebas biaya sekolah sampai tingkat SMP.

"Tapi kenyataannya masih banyak pungutan liar," ungkapnya. Tapi tiap tahun warga mengeluh kena palak, sementara pemerintah wajibkan belajar. Wajib apaan, wajib dipalak," pungkasnya.

Editor: Dardani