BATAMTODAY.COM, Daiklingga - Ketua Komisi I DPRD Lingga, Neko Wesha Pawelloy , menekankan kepada Pemerintahan Desa agar pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa lebih berpihak pada kepentingan masyarakat yang terangkum dalam musyawarah pembangunan.

"Apapun yang dibangun Pemerintah Desa, itu harus berdasarkan atas aspirasi masyarakat, bukan hanya suka-sukanya Kepala Desa," kata Neko di Daik, Kamis (21/7/2016).

Neko beserta rekan-rekannya di Komisi I DPRD Lingga menilai, sejauh ini masih banyak pembangunan di beberapa desa di Kabupaten Lingga, belum berdasarkan pada asas keadilan. Karena masih banyak aspirasi masyarakat yang tidak terakomodir. Sehingga menyebabkan arah penggunaan anggaran Dana Desa tidak tepat sasaran.

"Dana Desa ini tidak sedikit jumlahnya. Kalau pembangunannya efektif, tentu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakatnya," ucap Neko yang didampingi rekan komisinya, Ahmad Nasirudin, Seniy dan Alexander Welding.

Selaku Ketua di Komisi I DPRD Lingga yang membidangi hukum dan pemerintahan, ditambahkannya, untuk tahap awal ini pihaknya akan melakukan peninjauan sistem penyusunan rencana pembangunan di tiap desa se-Kabupaten Lingga.

"Tahap awal ini kami lakukan peninjauan. Apakah regulasi perencanaan pembangunannya sesuai dengan aturan. Melalui musyawarah BPD, atau hanya kebijakan Kades saja," ungkapnya.

Lebih lanjut Komisi I juga akan meminta pihak desa untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik dan kerja administrasinya.

Sementara itu, ditemukan banyak Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa atas penggunaan Dana Desa yang masih belum dilaporkan banyak desa. Untuk itu Komisi I akan melakukan koordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Lingga untuk menggesa desa-desa agar menyampaikan laporannya tersebut.

Editor: Udin