Jakarta - Meski dikritik, dicaci maki bahkan saat negara sedang dirundung bencana, anggota DPR tetap saja melakukan kunjungan ke luar negeri. Ketua Umum Partai Politik (Parpol) pun diminta lebih tegas.

"Saya hanya ingin mengatakan, ini tergantung ketua partainya," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor PMI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/10/2010).

JK mengatakan, situasi di tiap partai saat ini berbeda dengan masanya dulu. Ketika menjabat sebagai Ketum di Golkar, JK mengaku tidak pernah memberikan izin jika memang tidak ada hal yang mendesak.

"Dulu waktu saya ketua partai, coba tanya mereka, tidak banyak yang ke luar negeri. Karena kalau mau ke luar negeri harus lapor pada saya," kata JK.

"Dan prinsipnya tidak boleh terkecuali itu penting. Dan semua harus seijin saya sebagai ketua partai," tambah mantan Wakil Presiden ini.

JK berharap, ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakri juga melakukan hal yang sama dengannya, tidak asal memberikan izin. Demikian pula dengan Partai Demokrat (PD), mustinya menjadi pionir agar diikuti oleh partai lainnya.

"Demokrat juga sebagai partai besar, ketua partai harus kasih contoh juga, dalam hal ini Pak Anas lah," sarannya.

Kunjungan kerja maraton ini silih berganti dilakukan para politisi Senayan. Ada yang beralasan untuk membuat undang-undang, sampai yang belajar etika. Tidak hanya alat kelengkapan Komisi saja yang berangkat. Badan Legisalasi dan Badan Kehormatan DPR juga ikut-ikutan.

Bahkan pada Selasa (26/10) malam lalu Komisi V juga ikut-melakukan kunjungan secara 'diam-diam'. Padahal Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso telah meminta agar kunjungan ke luar negeri, sebelum berangkat maupun sesudah harus disampaikan dengan transparan pada publik.