PETALING JAYA, batamtoday - Indonesia sempat menjadi incaran Bank-bank Malaysia. Namun kini, bank-bank asal negeri jiran mulai mengurungkan niatnya, sehubungan dengan rencana Bank Indonesia (BI) membatasi kepemilikan mayoritas di bank-bank komersial.

Indonesia sempat menjadi target atraktif dari bank-bank Malaysia karena pertumbuhan penduduknya yang cepat, tingkat pertumbuhan ekonominya yang stabil.

Selain itu, sejumlah bank-bank Malaysia yang menguasai bank di Indonesia, seperti Malayan Banking Bhd yang menguasai 95% saham PT Bank Internasional Indonesia (BII) dan CIMB Group Holdings Bhd yang menguasai 96% saham PT Bank CIMB Niaga Tbk terbukti sukses. Operasional di Indonesia juga memberikan kontribusi yang cukup besar, seperti CIMB Grup yang mendapatkan setoran laba terbesar dari CIMN Niaga.

Kini, rencana BI telah membuat bank-bank Malaysia mengurungkan niatnya membeli bank-bank di Indonesia. Di antara mereka adalah RHB Capital Bhd (RHB Cap) dan Affin Holdings Bhd. RHB Cap sebelumnya berniat membeli PT Bank Mestika Dharma, sementara Affin hendak membeli PT Bank Ina Perdana.

RHB Cap menyatakan menunda rencananya membeli Bank Mestika Dharma berkaitan rencana BI membatasi kepemilikan mayoritas.

"Terlalu awal bagi kami untuk berkomentar lebih lanjut pada tahap ini karena belum ada kejelasan tentang aturan baru yang akan keluar. Kami terus memonitor perkembangannya," demikian pernyataan RHB Cap seperti dilansir The Star, Rabu 7/9/2011).

Keputusan RHB Cap menunda pembelian Bank Mestika muncul setelah munculnya kabar bahwa BI akan membatasi kepemilikan tunggal mayoritas tidak lebih dari 50%. Padahal sebelumnya RHB Cap mengumumkan rencananya membeli 80% saham Bank Mestika senilai 1,16 milyar ringgit.

Merespon rencana BI, Affin Holdings Bhd malah telah mengumumkan rencananya menunda akuisisi Bank Ina Perdana, pada bulan lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan tengah mengkaji untuk melakukan pembatasan kepemilikan saham mayoritas di sebuah bank. Walaupun masih dikaji, nantinya arah BI yakni kepemilikan mayoritas oleh sebuah instansi, keluarga, maupun perorangan nantinya tidak akan ada lagi. "Hal ini benar-benar untuk good corporate governance," ujar Darmin beberapa waktu lalu.