BATAMTODAY.COM, Bintan - Penyerahan insentif RT/ RW untuk triwulan ke-3 sudah mulai diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Setelah penyerahan tahap pertama dilaksanakan di Kecamatan Gunung Kijang dan kecamatan lainnya seperti, Kecamatan Seri Kuala Lobam, pada acara safari ramadan, selanjutnya juga untuk Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Mantang yang dilaksanakan di kantor Camat Bintan Timur, Rabu (29/6/2016) yang diberikan langsung oleh Bupati Bintan, Apri Sujadi.

Sesaat setelah penyerahan insentif, Apri Sujadi memberikan beberapa arahan kepada para RT/ RW, mengenai permasalahan yang terjadi pada saat belakangan ini, tetapi terlebih dahulu Apri mengungkapkan harapan agar insentif yang sudah diberikan bisa bermanfaat banyak serta meringankan beban jelang lebaran.

Kepada RT/ RW, Apri memaparkan informasi bahwa menjelang lebaran, tingkat kriminalitas di Kabupaten Bintan meningkat . Dalam minggu ini saja sudah terjadi 5 kasus penjambretan di Kijang. Untuk itu ia meminta agar seluruh RT/ RW dapat memberikan informasi ini kepada masyarakat, dan mengingatkan masyarakat agar dapat lebih berhati-hati pada potensi kriminal yang mungkin saja dapat terjadi tanpa disangka-sangka.

Hal lainnya yang juga penting adalah kebiasaan buruk warga yang membiarkan anak-anak mereka terutama yang bawah umur untuk membawa kendaraan roda 2, dalam melakukan perjalanan jauh. Apri meminta RT/ RW agar dapat mengingatkan warga agar tidak membiarkan ataupun memberikan anak-anak membawa kendaraan jika belum mahir.

Apalagi jika memang belum memiliki surat izin berkendara. Karena tingkat kecelakaan saat lebaran sangat tinggi akibat volume kendaraan yang meningkat. Melalui para RT/ RW inilah Apri mengimbau, untuk dapat disampaikan, demi keselamatan masyarakat dan keselamatan anak-anak.

Kebiasaan yang juga umum terlihat saat lebaran adalah rumah sering di tinggal kosong. Sebaiknya jika ada yang ingin bepergian, mudik, agar dapat menginformasikan kepada sesama tetangga. Sesama warga mesti saling menjaga, mengawasi lingkungannya. Karena rumah dalam kondisi kosong bisa memancing tindak kriminal dan ini juga perlu dikoordinasikan antar warga setempat.

Apri mengapresiasi kinerja dan peran RT/ RW selama ini, yang ia nilai sangat luar biasa. Begitupun beban yang diemban. Berbagai keluhan warga, semua disampaikan pertama kali kepada RT/ RW. Maka dari itu fungsi pelayanan kepada masyarakat mesti selalu ditingkatkan. Meskipun beban tersebut dirasa berat, tetapi ikhlaslah bekerja, dan anggaplah beban RT/ RW ini sebagai bentuk kerja ibadah, dan pengabdian kepada masyarakat, tutur Apri.

Mengingat hal-hal tersebut, Apri akan mengusahakan pada APBD perubahan yang akan diajukan Juli nanti, insentif untuk RT/ RW pada triwulan ketiga nanti dapat diperkuat.

Selanjutnya, melihat kondisi ekonomi di daerah yang sedang dalam masa sulit, Apri mengajak masyarakat untuk tidak berfoya-foya dalam merayakan hari raya Idul Fitri. Memang saat ini kata Apri lagi, kondisi sulit ini terjadi di seluruh Kabupaten/ Kota dan Provinsi, karena keadaan ekonomi nasional masih belum bergerak. Ini perlu disampaikan agar masyarakat tidak terlalu bermewah-mewah menyambut hari raya nanti, apalagi puasa justru mengajarkan kita agar hidup sederhana.

Mengenai pembangunan yang menjadi prioritas pemerintahan Apri–Dalmasri, akan sesegera mungkin disampaikan kepada masyarakat. Hal ini belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, karena pembangunan prioritas Apri-Dalmasri baru bisa dianggarkan dan dilaksanakan pada APBD 2017. Sedangkan program pembangunan yang berjalan sekarang ini bukanlah program kerja Apri–Dalmasri, tetapi ini program pembangunan pada masa transisi, pejabat sebelumnya.

Satu diantara sekian banyak aduan masyarakat, yang paling sering diterima Apri belakangan adalah pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada banyak SMS aduan mengenai pungutan bayaran bagi anak-anak untuk masuk sekolah.

Dijelaskan, dugaan masyarakat yang menyalahkan pemerintah saat ini adalah dugaan yang salah. Karena permasalahannya adalah pada pemerintahan transisi, sebelum masa kepemimpinan Apri–Dalmasri, tidak dianggarkan bantuan kedua pelayanan ini.

Koreksi lain Apri sebagai Bupati Bintan pada anggaran tahun ini adalah pelayanan KBS yang juga tidak dianggarkan. Apri sendiri berkomitmen pelayanan KBS akan dijalankan kembali, karena ini adalah program yang baik, sehingga perlu diteruskan dan ditingkatkan. Apri mengatakan ia juga akan meminta dukungan dari DPRD Bintan agar pelayanan kesehatan dan pendidikan melakui Kartu Bintan Sejahtera (KBS) dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya. Karena ia yakin, aduan tidak hanya ia terima, namun juga pasti diterima oleh anggota DPRD Bintan.

Kemudian dia juga menyayangkan bahwa ditiadakannya insentif imam Masjid, Fardhu Kifayah dan guru Mengaji pada tahun anggaran 2016 ini, kepada RT/ RW Apri menjelaskan secara rinci bahwa kegiatan yang dilaksanakan sekarang berasal dari APBD yg disahkan pada akhir tahun 2015, sedangkan masa jabatan Apri–Dalmasri baru dimulai sejak Februari 2016. untuk itulah, melalui RT/ RW lah, perlu dilakukan penjelasan, agar pro-kontra di tengah-tengah masyarakat dapat diklarifikasi dengan benar.

Apri juga mengajak masyarakat untuk dapat meninggalkan perbedaan yang selama ini mengkotak-kotakkan masyarakat. Ia mengajak untuk meninggalkan persaingan, meminta agar mulai berfikir satu, demi pembangunan di kabupaten Bintan.

Dia pun mengatakan akan memprioritaskan kemajuan anak-anak daerah. Ia menuturkan bahwa memang salah sau komitmen pemerintahannya adalah mengedepankan peran putra putri Bintan dalam pembangunan daerah.
Karena menurutnya tidak ada guna pembangunan dilakukan dengan gencar, jika masyarakat, putra-putri daerah hanya sebagai penonton. Maka peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah merupakan program prioritasnya. Apalagi menghadapi kondisi MEA, di mana tenaga kerja dari luar negri akan semakin banyak yang berdatangan ke Indonesia.

Menurutnya, anak-anak daerah perlu dibekali dengan pendidikan dan keterampilan. Tetapi setelah itu, bukan berarti anak daerah dibiarkan dan pemerintah lepas tangan begitu saja, mereka perlu diberikan pembinaan, agar tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Melihat hal-hal ini, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membina anak-anak daerah, agar dapat ikut berkontribusi pada pembangunan di Kabupaten Bintan.
‎
‎Editor: Udin