BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Dilepasnya Kapal KM Karisma Indah, barang bukti pidana pelayaran yang ditangkap TNI AL saat menyeludupkan minuman beralkohol, bawang, puluhan ton beras dan bula serta barang lainnya dari Singapura, oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dinilai sebuah bentuk ketidakadilan, diskriminasi dan bahkan mengebiri penegakan hukum.

Mengingat, saat ditangkap oleh Tim Western Fleet Quick (WFQR) Lantamal IV Tanjungpinang, kapal penyelundup milik Ahang itu ditangkap bersamaan dengan kapal KM Kawal Bahari milik Akau. Begitu juga proses pengajuan pinjam pakai, justru PT Hanka milik Akau sudah terlebih dahulu mengajuka dibanding Ahang.

Namun kenyataannya, jangankan dapat kebijakan kapal dilepas atau dipinjam pakaikan. Yang terjadi justru sebaliknya, berkas kapal milik Akau dilimpahkan ke pengadilan namun berkas kasus Ahang belum. Barang bukti KM Karisma Indah milik Ahang juga dilepas sebelum perkara masuk pengadilan.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bintan, Tamsyir SE, menyorot keras tindangan Kejati Kepri yang mengedepankan ketidakadilan ini. "Ini tindakan ketidakadilan. Kejati Kepri tidak bisa memberikan kepastian hukum dalam kasus pidana pelayaran ini," ungkap Tamsyir di Tanjunguban, Minggu ( 26/6/2016).

"Kadin Bintan mempertanyakan adanya indikasi diskriminasi dalam proses hukum kasus penangkapan kapal penyelundup milik Ahang dan Akau. Setelah Akau dari PT Hanka atau pemilik kapal Kawal Bahari, membuat laporan secara resmi ke Kadin Bintan," tambahnya.

Tamsyir juga menilai dasar pelepasan kapal milik Ahang oleh Kejati Kepri, dengan alasan mengalami kerusakan, hanya sekedar akal-akalan. Apalagi, informasi yang diterima justru kapal tersebut tidak melakukan perbaikan namun sandar di pelabuhan KUD Tanjungpinang.

Sebaliknya, katanya, apa yang diajukan Akau, agar mendapatkan hak yang sama seperti Ahang, hingga saat ini belum ada realisasinya.

• Baca: Ini Alasan Kajati Kepri Lepas Kapal Penyelundup Milik Ahang

"Harusnya jangan ada unsur diskriminasi, biarkanlah kasus kedua kapal ini berlabuh di pengadilan. Kadin tidak bicara masalah kesalahan atau pelanggaran kapal. Tetapi lebih kepada azas hukum. Makanya pihak Kadin akan terus memantau seluruh perkembangan penanganan kasusnya di Kejati Kepri," tegasnya.

Tamsyir menegaskan, sejauh ini, Kadin Bintan baru sebatas memantau dan mempertanyakan perkembangan penanganan kasus penyelundupan barang oleh kapal milik Ahang dan Akau. Namun akan terus mengikuti perkembangannya, hingga permasalahan adanya diskriminasi ini, bisa benar-benar kembali kejalur hukum yang sebenarnya. Terlepas dari kepentingan para oknum penegak hukum, sebagai pemegang kebijakan.

"Sebelumnya sempat ada kabar kapal milik Akau, juga sudah dilepas. Silahkan dibuktikan kalau kapal tersebut masih ada di Lantamal I. Tentunya berbeda dengan kapal milik Ahang, yang dikabarkan akan ditarik kembali oleh Kajati," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, selain melepas barang bukti KM Karisma Indah milik Ahang, yang ditangkap TNI AL saat menyeludupkan minuman beralkohol, bawang, puluhan ton beras dan bula serta barang lainnya dari Singapura, penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri, ternyata juga telah melepas nakhoda KM Karisma Indah, Samsudin dan Wianto alias Asen, dan nakhoda KM Kawal Bahari, Rusli Harjo dan Herjon.

Pelepasan keempat terdakwa ABK kapal penyelundup yang ditangkap Tim Western Fleet Quick (WFQR) Lantamal IV Tanjungpinang beberapa waktu lalu ini oleh penyidik Kejati Kepri ini, dibenarkan Humas PN Tanjungpinang, Julfadli, Jumat (24/6/2016).

Sesuai dengan register perkara di pengadilan, kata Julfadli, perkara terdakwa Wianto alias Asen dan Samsudin teregister dengan nomor perkara 211/Pid.Sus/2016 PN.TPG, dan nomor 212/Pid.Sus/2016 PN.TPG, dan 213 serta 214/Pid.Sus/2016/PN.TPG yang dilimpahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Lainnya (TPUL) Aspidum Kajati Kepri, Doddy Thamrin SH pada 21 Juni 2016 lalu.

"Seluruh terdakwa dari kasus pelayaran ini tidak dilakukan penahanan. Dan majelis yang menangani sudah ditetapkan Ketua PN Tanjungpinang," kata Julfadli.

• Baca: Kejati Kepri Lepas Nakhoda KM Karisma dan KM Kawal Bahari

Adapun hakim yang menangani empat berkas perkara kasus itu, adalah Hakim Julfadly SH selaku ketua Majelis, Ecep SH Irianti Kharul Ummah SH, untuk berkas terdakwa Wianto alias Asen dan Samsudin.

Sedangkan terdakwa Ruli Harjo dan Herjon, yang merupakan nakhoda dan mualim KM Kawal Bahari, akan disidangkan Hakim Afrizal, Guntur Kurniawan SH, dan Santonius Tambunan selaku anggota.

"Sidang pertama untuk terdakwa Wianto dan Samsudin kami jadwalkan pada Selasa (28/6/2016 mendatang," sebutnya.

Terkait dengan pelepasan KM Karisma sebagai barang bukti, Julfadli mengaku tidak mengetahui sebelumnya, apakah dilepas atau dipinjampakaikan sebelum dilimpah ke PN atau setelah pelimpahan berkas.

"‎Kalau mengenai kapal yang sudah dilepas, kami tidak tahu‎, apakah dilepas sebelum pelimpahan atau sesudah pelimpahan berkas. Harusnya, setelah pelimpahan berkas ke PN, pelepasan kapal atau mau dipinjampakaian barang bukti harus sepengetahuan Hakim Pengadilan. Tapi kalau dilepas dan dipinjampakai sebelum pelimpahan tentunya itu kewenangan kejaksaan," kata dia.

Namun demikian, untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, Julfadli menambahkan akan bermusyawarah dengan anggota Majelis Hakim, agar KM Karisma Indah yang disangka melanggar UU Pelayaran itu, dapat dihadirkan dan dilakukan pemeriksaan nantinya.

"Nanti kami musyawarahkan dahulu dengan anggota majelis, apakah kapal itu perlu dihadirkan guna dilakukan pemeriksaan setempat," sebutnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kepri melepas Kapal KM.Karisma milik Ahang yang ditangkap TNI-AL saat menyeludupkan Mikol, Bawang dan puluhan Ton Beras dan Gula serta barang lainya dari Singapura.

Informasi yang diperoleh, pelepasan Kapal penyeludup KM Karisma ini tidak terlepas dari pengaruh dan lobi yang dilakukan oknum petinggi Polda Kepri ke Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, yang selanjutnya diteruskan ke Asisten Pidana Umum Kejati Kepri. Selanjutnya, melalui kaki tangan Ahang, meminta pelepasan kapal tersebut.

Menanggapi pelepasan kapal penyeludup KM Karisma yang disangka melanggar UU pelayaran ini, Asisten Pidana Umum Kejati Kepri Zulbahri SH membantah hal tersebut.

Ia mengatakan, tidak ada pelepasan, tetapi kapal dipinjam-pakaikan ke pemilik atas permohonan yang diajukan, karena kapalnya bocor dan akan diperbaiki. Zulbahri juga membantah adanya permintaan dana berupa suap dalam pelepasan KM Karisma tersebut.

"Tidak benar itu dan bukan dilepas, tapi dipinjam-pakaikan, atas permohonan dari pemilik," ujar Zulbahri SH kepada BATAMTODAY.COM di Kejati Kepri, Kamis (22/6/2016).

Editor: Surya