China Diminta untuk tidak Main Api

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penjagaan keamanan di wilayah Natuna, sebagai salah satu pulau terluar Indonesia diperketat. TNI Angkatan Laut (AL) siap menjalankan perintah tersebut, termasuk mencegah klaim China atau Natuna yang telah dimasukkan sebagai wilayahnya melalui 9 Garis Putus (nine dash line).

"Meningkatkan penjagaan keamanan khususnya di laut Natuna ranahnya lebih kepada operasi, yang maknanya adalah penggunaan kekuatan. Hal tersebut merupakan kewenangan Panglima TNI (Jenderal Gatot Nurmantyo)," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Edi Sucipto di Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Namun demikian, lanjut Laksma Edi, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi selaku pimpinan tertinggi TNI AL pasti akan mendukung sepenuhnya kebutuhan operasi dalam mengamankan perairan Natuna.

"Pastinya (TNI AL) akan mendukung sepenuhnya kebutuhan operasi dalam mengamankan perairan Natuna tersebut. Terlebih Bapak KSAL yang ikut mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo tahu persis bahwa hal tersebut dikehendaki oleh Presiden RI selaku Panglima tertinggi TNI," ujarnya.

• Baca: Jokowi Besarkan Hati Masyarakat Perbatasan Kepri

"Tentunya dukungan penambahan kekuatan tersebut diharapkan akan melahirkan deterrence effect dengan adanya penambahan kehadiran di laut yang demikian luas," sambungnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, sebagai pulau terdepan, Natuna harus dibangun. Pemerintah akan fokus membangun industri perikanan dan migas di wilayah tersebut.

"Di sekitar Kepulauan Natuna ada 16 blok migas, di mana 5 blok sudah menjalankan produksinya, sementara 11 lainnya sedang dalam tahap eksplorasi. Kekayaan ikannya juga melimpah ruah. Kita segera membangun sentra kelautan dan perikanan secara terpadu," ujar Jokowi.

"Pengamanan wilayah perairan perbatasan tidak boleh kita lupakan. Untuk menjaganya, patroli dan penjagaan keamanan laut juga harus kita tingkatkan. Itu kita lakukan untuk membuat saudara-saudara kita, di perbatasan, kawasan terluar dan pulau terdepan bisa maju bersama dengan saudara-saudaranya yang lain di tanah air," sambung Jokowi

Tidak bermain api

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesa (UI) Hikmawanto Juwana mengatakn, klaim China terhadap Laut China Selatan melalui 9 Garis Putus (nine dash line) ditentang pemerintah Indonesia. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Perairan Natuna dianggap sebagai sinyal agar China tak bermain api kepada Indonesia.

"Kunjungan Presiden dengan sejumlah menteri ke Natuna dan melakukan rapat terbatas menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia terhadap klaim pemerintah China," kata Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulisnya.

"Pesan yang hendak disampaikan adalah agar pemerintah China tidak bermain api dengan Indonesia di wilayah Natuna," jelasnya.

Pihak keamanan laut Indonesia beberapa kali harus berhadapan dengan nelayan China yang kedapatan mencari ikan di perairan Natuna. China menganggap kawasan tersebut masih masuk ke dalam Traditional Fishing Ground mereka.

"Konsep ZEE Indonesia didasarkan pada hukum internasional dan UNCLOS. Justru Traditional Fishing Ground dan Sembilan Garis Putus tidak dikenal dalam hukum internasional dan UNCLOS," jelas Hikmahanto.

"Presiden telah tepat memberi instruksi kepada Menteri KKP dan Menteri ESDM agar negara hadir di ZEE dan Landas Kontinen. Tujuannya adalah agar nelayan dan pelaku usaha lebih intens melakukan eksploitasi kekayaan alam di zona maritim tersebut," imbuh doktor lulusan University of Nottingham itu.

Editor: Surya