BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi I DPR RI mendukung penguatan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna dalam menjaga kedaulatan negara dan sebagai bentuk penegakan hukum Indonesia di seluruh wilayah Indonesia termasuk di kawasan Natuna.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais mengatakan, sejak Maret lalu, sudah tiga kali kapal ilegal China menjaring ikan secara illegal dan dikejar serta ditangkap kapal perang TNI AL di perairan zone eksklusif Indonesia di sekitar perairan Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.

Pola operasinya, kata Hanafi, selalu sama, yaitu mereka dikawal kapal-kapal Penjaga Pantai China di zone ekonomi eksklusif Indonesia di perairan itu.

"Dengan menjadikan Natuna sebagai pangkalan militer itu adalah cara kita menegaskan penegakan hukum sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia," kata Hanafi di Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Dikatakan, pembangunan pangkalan militer itu didasari penegakkan hukum dan masalah kedaulatan. Kalau masalah pelanggaran Laut China Selatan itu berarti yang harus dilakukan adalah penegakan hukum. "Kalau untuk menjaga kedaulatan jelas harus rundingan dengan China," katanya.

Khusus untuk pembangunan pangkalan militer di Natuna, Komisi I DPR sudah menyetujuinya sejak setahun lalu. Namun, harus dilakukan secara bertahap sehingga pembangunan pangkalan militer di Natuna bisa menjadi sebuah pangkalan militer yang sangat lengkap.

Pembangunannya secara bertahap sudah dilakukan sejak tahun lalu yang dimulai dengan perpanjangan landasan pesawat, kemudian akan dibahas kembali dan dilakukan secara bertahap dan terus menerus. "Dengan keterbatasan anggaran) masih mungkin, ada realokasi anggaran," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin mengatakan, memperkuat atau tidak pangkalan militer Indonesia di Natuna, yang harus dijalankan saat ini adalah solusi damai terkait konflik di Laut China Selatan. Namun, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus memiliki efek deteren, artinya harus ada kesiapan lebih baik dari hari-hari sebelumnya.

"Efek itu baik dari sisi diplomasi dan penguatan pasukan, karena kita bukan pasukan yang memiliki kemampuan menyerang namun kemampuan menyiapkan diri untuk bertahan apabila dalam keadaan terpaksa," TB Hasanudin.

Editor: Surya