BATAMTODAY.COM, Jakarta - Walau pemerintah sudah membantah adanya pencabutan Perda bernuansa Islami dan Perda Pelarangan Miras, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) meminta pemerintah mendengar pendapat daerah. Dia juga meminta publik di daerah, baik tokoh agama atau tokoh masyarakat yang di daerahnya terdapat Perda bernuansa Islami dan Perda Pelarangan Miras diminta mengirim surat kepada Presiden dan Kemendagri.

Fahira mengatakan surat itu untuk menjelaskan pentingnya Perda-Perda tersebut bagi masyarakat di daerah masing-masing. Menurut Fahira penjelasan itu sangat penting agar Pemerintah Pusat bisa memandang kehadiran perda-perda ini dari kaca mata daerah. "Jadi bukan hanya dari sudut pandang ibukota," kata Fahira dalam rilisnya di Jakarta, Minggu (19/6/2016).

Fahira mengaku setelah berdialog dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono, dia mendapatkan informasi bahwa hingga saat ini belum ada Perda bernuansa Islami, Perda yang dianggap intoleran, dan Perda pelarangan miras yang dibatalkan. "Perda yang sudah pasti dibatalkan adalah Perda yang menghambat investasi, pembangunan, dan perizinan," ujar Fahira.

Saat ini, Perda lainnya masih dalam proses pendalaman karena membutuhkan diskusi panjang dan masukan masyarakat. Oleh karena itu, dia mengatakan momentum itu dapat dijadikan oleh masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasinya ke Presiden. "Agar Perda bernuansa Islami dan pelarangan miras di daerahnya dapat dipertahankan," katanya.

Fahira menambahkan, Pemerintah Pusat juga harus melibatkan DPD dalam setiap proses pembatalan Perda-Perda. Menurut dia, DPD ditugaskan rakyat di daerah untuk memperjuangkan aspirasi mereka di tingkat nasional. Selain itu, DPD bersedia memfasilitasi ruang dialog antara kepala daerah atau organisasi masyarakat di daerah dengan Kemendagri, jika ada yang keberatan terhadap pembatalan Perda.

"Kami minta Kemendagri melibatkan DPD, karena yang terdampak langsung jika ada pembatalan Perda adalah konstituen kami di daerah. Masyarakat di daerah juga bisa menyampaikan aspirasinya ke senator daerahnya masing-masing terkait pembatalan Perda sebagai bahan bagi DPD dalam memberi masukan kepada Kemendagri," kata Fahira.

Desak Kemendagri
Sementara itu, menyangkut polemik pembatalan 3.143 perda yang dianggap bermasalah oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendagri terus bergulir, terutama pembatalan perda yang dianggap bernuansa intoleran. Agar kebijakan pembatalan ini bisa menjadi wacana yang konstruktif dan tidak menjadi isu yang liar, Fahira minta Kemendagri mempublikasikan 3.143 perda yang dibatalkan beserta alasan pembatalannya ke publik.

Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris mengungkapkan, saat ini di masyarakat, isu soal pembatalan perda sedang hangat dibicarakan, terutama pembatalan perda yang dianggap intoleran oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, Fahira mengatakan, dirinya dibanjiri pertanyaan masyarakat, apakah perda yang melarang total miras seperti yang ada di Cirebon dan Papua juga dibatalkan. Untuk itu dirinya meminta Kemendagri mempublikasian perda yang dibatalkan.

“Jujur, saya tidak bisa menjawab (apakah perda pelarangan total miras dibatalkan) karena hingga hari ini saya kesulitan mendapatkan nama-nama perda yang dibatalkan. Harusnya, tak lama setelah diumumkan Presiden, Kemendagri lewat website-nya mempublikasikan daftar perda yang dibatalkan beserta penjelasan kenapa dibatalkan, peraturan lebih tinggi yang mana yang dilanggar perda tersebut, sehingga jelas. Inikan (daftar perda yang dibatalkan) sudah jadi informasi publik, dan sesuai UU KIP harus diumumkan. Kita minta Kemendagri jalan perintah UU KIP,” ujar Fahira.

Menurut Fahira, dirinya mendukung kebijakan Pemerintah mengevaluasi dan membatalkan perda-perda bermasalah karena menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi serta menghambat proses perizinan dan investasi, kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Faktanya, lanjut Fahira, memang banyak perda yang bermasalah, terutama terkait proses perizinan dan penarikan retribusi yang memberatkan masyarakat dan idealnya memang Pemerintah Pusat harus mengevaluasi. Tetapi jika pembatalan itu kepada perda yang dianggap intoleran apalagi perda pelarangan total miras, Pemerintah harus punya alasan kuat baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis termasuk kearifan lokal daerah tersebut, dan alasan ini yang belum dijelaskan oleh Kemendagri secara rinci.

“Sampai tahap ini saya masih yakin tidak ada perda yang melarang total miras dibatalkan. Karena memang, hemat saya, perda miras ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Saya sangat berharap, perda pelarangan total miras tidak ada dalam daftar 3.143 perda yang dibatalkan," harap Senator Jakarta ini.

Baca: Pemerintah Batalkan 3.143 Perda Penghambat Investasi dan Usaha

Saat ini, lanjut Fahira, aturan Pemerintah Pusat soal miras adalah Perpres No.74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Ada poin khusus dalam Perpres ini, di mana kepala daerah diberikan wewenang untuk mengatur peredaran miras dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal (Pasal 7 ayat 4). Artinya daerah tidak hanya punya wewenang membuat perda yang mengatur miras, tetapi juga diberi ruang untuk membuat perda pelarangan total miras sesuai kearifan lokalnya. Kedua, Permendag No.06/2015 yang melarang total semua minimarket/toko pengecer di Indonesia menjual segala jenis minol.

“Itulah kenapa Papua membuat Perda Anti Miras yang mengharamkan segala aktivitas dan semua jenis miras di daerahnya, karena memang sesuai dengan karekterisik masyarakatnya yang religius dan Perpres juga membolehkan,” ujar Fahira.

Editor: Surya