BATAM, batamtoday - Tradisi inspeksi mendadak atau lebih dikenal sidak usai libur hari raya idul fitri kerap dilakukan oleh sejumlah kepala daerah. Namun, permasalahan PNS sebenarnya tidak boleh terhenti pada sidak, selama ini PNS kurang diberdayakan dan relatif cukup memboroskan APBD dan tidak banyak yang bekerja. Ironisnya, perekrutan terhadap pegawai tidak tetap (PTT) juga tetap dilakukan.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Kepulauan Riau Budi Gunawan mengatakan, selama ini pemerintah hanya terjebak pada hal-hal yang
kurang substantif mengenai PNS. Padahal, persoalannya cukup sederhana, bahwa pemberdayaan PNS khususnya soal distribusi pekerjaan membuat kinerja PNS kurang maksimal.

"Sidak pasca libur lebaran penting, tapi saya pikir ada yang jauh lebih penting yakni mengevaluasi kinerja PNS di Kepri dan pemberdayaannya jauh lebih penting. Setelah kita kaji, ternyata pemborosan APBD itu sebenarnya terletak pada PNS dan PTT. Hasil survei dari beberapa lembaga telah membuktikan daerah terancam bangkrut gara-gara masalah penggunaan anggaran untuk PNS ini," kata Budi Gunawan dalam siaran persnya yang dikirim ke batamtoday, Jum'at (2/9/2011).

Menurutnya, untuk PTT saja sejak 2006 sudah dilarang tapi rekrutmen tetap jalan. Sekarang ada sekitar 1.000 orang. Padahal yang sudah jadi CPNS jumlahnya ratusan, belum lagi PNS-nya. "Ini menyedot banyak APBD," tambah Budi Gunawan.

Sementara itu, Ketua Umum PD KAMMI Kepulauan Riau Raja Dachroni yang juga Ketua Dewan Pembina Jaringan Jurnalis Sekolah dan Kampus (J2SK) Gurindam Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan, selama ini ada hal yang keliru terkait dengan manajerial atau pengelolaan SDM PNS.

"Selama ini, saya pikir kepala daerah hanya terjebak pada masalah PNS yang kurang substantif termasuk sidak. Patut kita pertanyakan apakah sidak sudah cukup efektif untuk peningkatan kinerja PNS. Jawabannya tentu tidak. Nah, tentu ini jadi permasalahan. Menurut saya ada beberapa sistem yang harus diubah jika memang PNS di Kepri benar-benar ingin diberdayakan yakni sistem perekrutan yang transparan dan bebas KKN. Kedua, pentingnya sebuah doktrin bahwa menjadi PNS adalah pekerjaan melayani masyarakat, dan ketiga, memberikan sanksi yang tegas terhadap para PNS yang malas bekerja," kata Dachroni yang juga mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP) STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang ini.

Ditambahkannya, tentunya tidak mudah melakukan hal ini semua. Cukup banyak dimensi dan varian yang perlu dikaji namun tak ada yang tidak bisa jika Gubernur Kepri dan diikuti oleh Walikota dan Bupati mau melakukan pemberdayaan PNS secara maksimal.

"Selama ini, kita nilai kurang maksimal dan kita berharap sebelum melakukan hal-hal di atas memang kita sangat berharap sekali hal yang pertama dilakukan pertama sekali adalah riset sehingga ke depan kita berharap PNS yang ada di Kepri mampu bekerja melayani masyarakat bukan hanya menyenangkan atasannya, dan kita juga melihat semakin hari semakin bertambah saja pegawai PTT ini tentunya akan menambah beban APBD dan kita meminta Gubernur Kepri untuk menghentikan perekrutan dan segera mengevaluasi permasalahan PNS" ucap Dachroni.