BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Osman Sapta Odang (OSO) menilai kartel daging yang membuat sistem harga daging sapi di Indonesia menjadi sangat tinggi, sudah keterlaluan.

OSO gerah dengan ulah kartel yang seenaknya menaikkan harga daging sapi hingga Rp130 ribu per kg. OSO menilai, apa yang mereka lakukan untuk memperkaya kelompok mereka dan membuat rakyat berpikir berkali-kali untuk membeli daging, sudah tindakan biadab.

"Menurut saya, mereka (para kartel) sudah biadab. Mereka sudah cari untung sebesar-besarnya tapi sudah membuat rakyat sampai susah beli daging. Padahal harga daging di Singapura saja antara Rp60 ribu sampai Rp70 ribu. Mereka benar-benar memanfaatkan kebutuhan daging kita yang mencapai 650 ribu ton per tahun,” kata OSO dalam diskusi "Dialektika Demokrasi" di Pressroom DPR RI di Jakarta, Kamis (9/6/2016).

OSO mengaku, praktek kartel daging ini dilakukan oleh pengusaha non pribumi, dan apa yang mereka lakukan sudah keterlaluan. Setidaknya ada 5 kartel menguasai pasar daging saat ini, dan mereka itu bukan pengusaha pribumi.

"Dulu Pak Benny Moerdani sering bilang ke saya, janganlah bedakan pengusaha pribumi dan non pribumi. Kan sama-sama pengusaha. Tapi kalau sudah keterlaluan cara cari untungnya ya terpaksa saya bedakan pribumi dan non pribumi. Karena yang pribumi tidak keterlaluan, saya terpaksa membela pengusaha pribumi. Akhirnya kita harus bedakan pribumi dan non pribumi kalau seperti ini," katanya.

OSO menceritakan, dirinya miris melihat rakyat selalu jadi korban akibat permainan kartel yang sebagian besar dikuasai pengusaha non pribumi.

Para pengusaha non pribumi itu melakukan tindakan yang biadab dengan mengorbankan rakyat Indonesia.

Karena rakyat terus jadi korban, ada seorang pengusaha pribumi yang memiliki peternakan sapi menawarkan sapi kepada pemerintah dengan harga murah.

Pengusaha ini seorang ibu, seorang janda yang lahir dari kandang sapi. Dia bertemu Menteri Pertanian, tetapi anehnya sang menteri membantah pernah ketemu.

"PT Evita sudah bertemu Mentan, Mendag dan PT Berdikari untuk menawarkan daging sapi yang dimiliki dengan harga murah. Saya saksi hidup. Kalau si menteri bilang tak tahu, tidak pernah bertemu si ibu pengusaha, itu menteri kita mau bilang apa ya. Menteri yang berbohong saja deh," ungkapnya.

Melihat semakin menjadi-jadinya kartel yang dilakukan pengusaha nonpri, Oso terpaksa membela pengusaha pribumi.

"Akhirnya kita bedakan pri dan nonpri. Kenapa pribumi dibikin begini? Nasib pribumi tertindas dan apa gunanya kita duduk di MPR dan DPR kalau kita diam saja,” ujarnya dengan nada bertanya..

Sebagai solusi untuk mengatasi sepak terjang kartel, dia mengatakan harus butuh keberanian aparat pemerintah menegakkan hukum. Hanya saja, banyak aparat dan elit negeri ini yang sebenarnya sudah mengerti siapa yang menjadi kartel, tapi karena kenal maka malah sulit menindaknya.

"Banyak petinggi kita yang kenal mereka (kartel), tapi ya nggak bisa apa-apa. Maka saya berani ngomong keras seperti ini dalam diskusi ini, supaya yang lain tergerak. Sampai kapan rakyat Indonesia menderita karena harus beli daging dengan harga mahal. Sementara rakyat negara lain, seperti Malaysia dan Singapura yang income-nya lebih tinggi, eh bisa beli daging dengan harga lebih murah," katanya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, mengatakan, UU Pangan menegaskan bahwa siapa saja atau kartel yang menumpuk daging bisa dipenjara tujuh tahun dan denda Rp 100 miliar.

Viva menambahkan, pemerintah akan sulit membuat kebijakan yang tepat terkait antisipasi melonjaknya harga bahan pokok termasuk harga daging sapi. Hal ini karena data pemerintah yang amburadul.

"Yang saya sayangkan data pemerintah itu amburadul. Padahal setiap kebijakan terutamaa yang terkait dengan langkkaah antisipatif haruslah di back up data yang akurat. Ini menurut saya bahaya, kalau sampai salah kebijakan, dan akhirnya tidak bisa menyelesaikan masalah rakyat kita," kata Viva.

Menurut politisi PAN tersebut, upaya pemerintah untuk mengimpor daging sapi beku untuk dijual ke pasar rakyat, patut diapresiasi. Namun dia meminta agar pemerintah bisa menyakinkan ke publik bahwa daging tersebut memang aman untuk dikonsumsi.

"Hal ini karena hasil penelitian di Balai Penelitian di Bogor, diketahui bahwa daging impor kita itu mengandung hormon pertumbuhan, yang mana hormon tersebut bersifat karsinogenik atau memicu tumbuhnya kanker serta memanipulasi horman laki-laki dan perempuan. Jadi bisa memperbanyak generasi yang LGBT. Pemerintah harus menjamin keamanan daging impor," katanya.

Editor: Surya