FSP BUMN Bersatu Sebut Kemenkeu dan Kemenhub Hambat Nawacita

FSP BUMN Bersatu Sebut Kemenkeu dan Kemenhub Hambat Nawacita

Oleh : Irawan

Selasa | 07-06-2016 | 21:22 WIB

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, mengingatkan Presiden Joko Widodo agar mewaspadai kebijakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan yang bakal menghambat program Nawacita.

â€œKapitalisasi perusahaan-perusahaan BUMN, yang menjadi pendukung program Nawacita, bisa terhambat dengan aturan main para mafia dibackup oknum-oknum aparat dua kementerian itu,â€ ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (7/6/2016).

Keterhambatan itu, ia menjelaskan seperti tertuang dalam Pemenkeu nomor 57/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan sewa barang milik negara serta Permenhub nomor 52 Tahun 2015 tentang pelimpahan sebagian wewenang Menhub dalam rangka pengelolaan BMN di lingkungan Kemenhub.

Indikator itu, katanya, terlihat dari disewakannya barang-barang milik negara (BMN) dimana belakangan diketahui hasil sewa itu tidak masuk kas negara melainkan masuk kantong oknum-oknum aparat kementerian terkait sebagai ATM bersama.

â€œMenjadi aneh ketika BUMN yang selama ini sudah mencatatkan sebagai sumber pendapatan dalam laporan Keuangan dan RKAP nya tetapi sekarang diharuskan melakukan pembayaran sewa pada pemerintah seperti sewa bandara dan pelabuhan yang sebelumnya dibangun dari dana APBN. Karenanya Presiden Jokowi perlu mengevaluasi kembali peraturan-peraturan di bawahnya,â€ katanya.

Untuk itulah, Arief Poyuono menyarankan pemerintah agar Barang Milik Negara (BMN) seperti pelabuhan, bandara, hotel, jalan tol yang saat ini dioperasikan oleh BUMN untuk dijadikan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN).

Langkah tersebut diyakini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan nilai kapitalisasi perusahaan-perusahaan BUMN dalam mencari sumber pendanaan yang besar agar dipercaya kreditur. Di antaranya PT Pelindo, PT Jasa Marga dan PT Angkasa Pura yang ditugasi Presiden Joko Widodo mencari pendanaan untuk mensukseskan program Nawacita sekaligus meningkatkan nilai kapitalisasi BUMN.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Kementerian P2MI Gagalkan Pengiriman 8 CPMI ke UEA, Dua Calo Ditangkap

KPK Bakal Segera Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Pesawat Azerbaijan Airlines Jatuh di Kazakhstan 38 Tewas, Diduga Dirudal Rusia

Pakar Komunikasi Dr Aqua Dwipayana Tiba di Mamuju Langsung Sharing di Polda Sulbar

Elite Politik yang Protes PPN 12 Persen Kompor Mbleduk

Kakorlatas Polri Imbau Masyarakat Patuhi Rambu Lalu Lintas dan Hindari Jalur Favorit Wisata

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Pemantauan Napiter Katagori Merah, Oranye dan Hijau di Indonesia

Kapal Roro KMP Mulia Nusantara Terbakar di Telaga Punggur

Mobil Box Tabrak Warung di Teluk Sebong Bintan, Satu Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Momen Kebersamaan yang Menginspirasi Dr Aqua Dwipayana dan Pensiunan PaSCHI-SBI

Naik 6,5 Persen, Ini Daftar 5 Provinsi dengan UMP 2025 Tertinggi

Disnaker Kepri Rampungkan Pembahasan UMP 2025 Sesuai Permenaker 16 Tahun 2024