FSP BUMN Bersatu Sebut Kemenkeu dan Kemenhub Hambat Nawacita

FSP BUMN Bersatu Sebut Kemenkeu dan Kemenhub Hambat Nawacita

Oleh : Irawan

Selasa | 07-06-2016 | 21:22 WIB

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, mengingatkan Presiden Joko Widodo agar mewaspadai kebijakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan yang bakal menghambat program Nawacita.

â€œKapitalisasi perusahaan-perusahaan BUMN, yang menjadi pendukung program Nawacita, bisa terhambat dengan aturan main para mafia dibackup oknum-oknum aparat dua kementerian itu,â€ ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (7/6/2016).

Keterhambatan itu, ia menjelaskan seperti tertuang dalam Pemenkeu nomor 57/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan sewa barang milik negara serta Permenhub nomor 52 Tahun 2015 tentang pelimpahan sebagian wewenang Menhub dalam rangka pengelolaan BMN di lingkungan Kemenhub.

Indikator itu, katanya, terlihat dari disewakannya barang-barang milik negara (BMN) dimana belakangan diketahui hasil sewa itu tidak masuk kas negara melainkan masuk kantong oknum-oknum aparat kementerian terkait sebagai ATM bersama.

â€œMenjadi aneh ketika BUMN yang selama ini sudah mencatatkan sebagai sumber pendapatan dalam laporan Keuangan dan RKAP nya tetapi sekarang diharuskan melakukan pembayaran sewa pada pemerintah seperti sewa bandara dan pelabuhan yang sebelumnya dibangun dari dana APBN. Karenanya Presiden Jokowi perlu mengevaluasi kembali peraturan-peraturan di bawahnya,â€ katanya.

Untuk itulah, Arief Poyuono menyarankan pemerintah agar Barang Milik Negara (BMN) seperti pelabuhan, bandara, hotel, jalan tol yang saat ini dioperasikan oleh BUMN untuk dijadikan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN).

Langkah tersebut diyakini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan nilai kapitalisasi perusahaan-perusahaan BUMN dalam mencari sumber pendanaan yang besar agar dipercaya kreditur. Di antaranya PT Pelindo, PT Jasa Marga dan PT Angkasa Pura yang ditugasi Presiden Joko Widodo mencari pendanaan untuk mensukseskan program Nawacita sekaligus meningkatkan nilai kapitalisasi BUMN.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Peduli Masyarakat, Bhabinkamtibmas Desa Mapur Jalankan Program Beras Murah

BP Batam Fasilitasi Pergeseran Warga ke Rumah Baru di Tanjung Banon

BP Batam Pastikan Flyover Sei Ladi Rampung Akhir Tahun 2024

Permudah Pengawasan, Warga Binaan Rutan Tanjungpinang Pakai Rompi Khusus saat Terima Kunjungan

Amsakar-Li Claudia Tawarkan Program dari Masyarakat untuk Masyarakat

Kaesang Pangarep Kampanyekan Paslon HMR-AURA di Karimun

Tunggak Bayar Pajak Rp 4 M Lebih, Bapenda Batam Pasang Spanduk Peringatan di Hotel Da Vienna Boutique

Disnaker Kepri Kick Off Program Pemagangan Tenaga Kerja PT BAI

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alas Hak di Atas Lahan Berstatus Hutan

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Indonesia Pamerkan Teknologi Industri 4.0 di Osaka, Dorong Kolaborasi Global

JK Sebut 10 dari 15 Konflik Besar di Indonesia Terjadi Karena Ketidakadilan

Kasus Laka Kerja di PT VME Process Masih Proses Penyelidikan di Unit PPA Polresta Barelang

Seorang Pekerja Dilaporkan Tewas Saat Hydro Test Pipa di PT VME Process Batu Ampar

Buruh Galangan Kapal di Sagulung Tewas Tersengat Arus Listrik