BATAMTODAY.COM, Anambas - Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Kepulauan Anambas, mempertanyakan ‎sikap pemerintah pusat yang membiarkan PT. Sacofa Indonesia, perusahaan asing bidang telekomunikasi milik negara Malaysia yang beroperasi tanpa izin. 

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kabupaten Kepulauan Anambas, Arpandi mengatakan, selama dua tahun ini, tidak ada kontribusi apa pun yang telah dirasakan masyarakat Anambas dari PT Sacofa. PT Sacofa. Karena itulah, lebih bagus hengkang saja dari Anambas.

"PT Sacofa telah puluhan tahun berdiri, hingga saat ini masyarakat belum merasakan kontribusi PT. Sacofa. Padahal, beroperasi tanpa izin. Pemerintah pusat jangan sepele. Siapa yang menjamin mereka tidak melakukan penyadapan atau penyeludupan," tegasnya, Jumat (3/6/2016).

Baca Juga: PT Sacofa Indonesia Melenggang Beroperasi Meski Tak Kantongi Izin

PP Anambas bermaksud untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, lanjut Arpandi, pihaknya siap siaga membela negara. Keamanan harus dijaga, apalagi ada isu-isu PT. Sacofa melakukan penyadapan. Seharusnya PT. Sacofa milik Malaysia tersebut,menjadi perhatian khusus Jakarta. Pemerintah pusat harus mengambil sikap yang tegas.

"‎Pemerintah harus mengawal perusahaan asing ini. Perusahaan asing memiliki aset di Indonesia, tetapi bagaimana mekanismenya? Kontribusi saja tidak ada dirasakan masyarakat, toh juga kita kesulitan jaringan. Namun, untuk apa mereka tetap beroperasi di situ, kalau tidak ada manfaat yang dirasakan masyarakat, ya dibongkar saja," tegasnya.

Sementara itu, salah satu pemuda Desa Tanjung menduga bahwa ada para petinggi-petinggi di Pemerintah Pusat, "bermain" di balik PT Sacofa.

"Itu bisa saja, sehingga pemerintah pusat tidak berani berbuat apa-apa. Karena sudah ada orang yang membekingi perusahaan itu. Itu yang sangat kita sayangkan,para petinggi kerap melakukan permainan namun masyarakat sebagai tumbal. Bila nanti ada bendera asing dipajang disitu,baru sibuk mereka," tuturnya.

Sebelumnya,‎ Wakil Ketua I DPRD Anambas, Amat Yani menyampaikan, kewenangan untuk menyegel PT Sacofa tersebut yaitu pemerintah pusat. Pihaknya berharap Jakarta segera mengambil sikap, bukan melakukan pembiaran seperti sekarang ini.

"Ini kesannya, pemerintah pusat melakukan pembiaran terhadap perusahaan asing yang beroperasi tanpa izin. Seharusnya mereka melakukan tindakan yang tegas terhadap perusahaan asing itu," tegasnya.

Amat Yani menambahkan, semenjak berdirinya PT Sacofa, Pemkab Anambas sama sekali belum ada menikmati kontribusi dari perusahaan tersebut. Pihaknya berharap,bila PT Sacofa ‎tetap beroperasi,masyarakat dapat menikmati kehadiran perusahaan tersebut.

Editor: Dardani