PUTRAJAYA, batamtoday - Pemerintah Malaysia mengakui sejak beberapa tahun lalu kekurangan tenaga kerja di dua sektor, masing-masing sektor kontruksi dan perkebunan. Tidak tanggung, dari data resmi pemerintah setempat mencatat, kebutuhan tenaga kerja yang masih belum terpenuhi diperkirakan mencapai angka 4 juta orang.

Kepala Departemen Imigrasi Malaysia, Datuk Alias Ahmad mengungkapkan fakta tersebut saat menjawab laporan Traficking in Person (TIP) yang dikeluarkan Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

"Secara keseluruhan, negara ini membutuhkan tambahan antara tiga sampai empat juta tenaga kerja, terutama sektor perkebunan dan kontruksi, karena penduduk Malaysia enggan mengisi kebutuhan sektor tersebut," kata Datuk Alias Ahmad, seperti dikutip dari Bharian online, Jum'at, 26 Agustus 2011.

Malaysia menjadi salah satu negara yang disorot terkait maraknya praktek penjualan manusia (traficking) dalam setahun terakhir.Menyikapi kondisi ini, Datuk Alias Ahmad berpendapat, faktor yang paling utama adalah kebutuhan tenaga kerja. Peluang ini dimanfaatkan sejumlah pihak termasuk sindikat luar negeri untuk mendatangkan keuntungan dengan jalan traficking.

"Kebutuhan yang cukup tinggi mendorong perekrutan tenaga kerja dalam jumlah besar, dan dalam perkembanganya dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk merekrut pekerja paksa," jelasnya.