BATAMTODAY.COM, Jakarta-Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood menilai negeri ini seperti berada dalam jeratan krisis multidimensional yang tak kunjung usai. bahwa berdasarkan indeks persepsi korupsi dari Lembaga survei Transparency International tahun 2015, Indonesia masih masuk jajaran negara-negara terkorup dengan menempati peringkat ke-88 dari 168 negara.

"Kita masih saja mendengar krisis moral dan budi pekerti para pemimpin bangsa, bahkan berimbasnya juga kepada generasi muda. Tawuran antar pelajar, perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba, budaya tak tahu malu, tata nilai dan norma yang semakin merosot tidak hanya di perkotaan tapi sudah merambah ke perdesaan," kata Hardi dalam Laporan Kegiatan di Daerah Anggota DPD RI beberapa waktu lalu.

Menurut Hardi, sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa.

"Upaya untuk mengatasi kondisi tersebut maka diperlukan pemahaman dan langkah untuk membangun kembali karakter bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila," katanya.

Pendidikan karakter, lanjut Hardi, bukan hanya sekedar mengajarkan pengetahuan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (habituation) sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya.

"Nilai-nilai tersebut harus ditumbuhkembangkan pada setiap peserta didik hingga berkembang menjadi budaya sekolah (school culture)," katanya.

Namun, pelaksanaan pendidikan karakter memiliki permasalahan tersendiri, yaitu adanya ketidaksinkronan antara konsep pendidikan karakter, yang bertujuan untuk mengembalikan budaya dan karakter bangsa yang semakin merosot dengan realita yang dihadapi.

"Pada saat di sekolah ditanamkan nilai-nilai karakter baik, tidak ditunjang dengan kondisi lingkungan yang mencontohkan nilai-nilai yang berseberangan," katanya.

Padahal pendidikan karakter sebagai reformasi pendidikan, menurutnya, akan terwujud dengan adanya kerjasama mulai dari pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan, sekolah sebagai pelaksana pendidikan di lapangan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum yang dipergunakan dan gurunya sebagai role model, orang tua sebagai pembentuk pertama karakter anak, dan masyarakat atau lingkungan yang mencerminkan penerapan budaya dan karakter bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

"Keberhasilan pendidikan karakter akan dirasakan manakala semua unsur menjalankan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter harus mendapatkan dukungan dari semua pihak," kata Senator asal Provinsi Kepri.

Editor: Surya