BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menyatakan, minggu ini pihaknya akan menetapkan tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Batam tahun 2010-2011 sebesar Rp66 miliar.

"Mudah-mudahan dalam minggu ini, penetapan tersangka korupsi Bansos Batam akan kami sampaikan," ujar Asisten Pidana Khusus Kajati Kepri N. Rahmat SH, kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (24/5/2016).

Rahmat juga mengatakan, penyidikan dengan pemanggilan ratusan saksi sudah dilakukan penyidik Kejati Kepri. Khusunya, penyaluran dana Bansos terhadap bidang organisasi olah raga sepak bola Batam dan biaya gaji guru tempat pengajian alquran (TPQ) di Batam.

"Penetapan tersangka akan kami lakukan pada dua item penggunaan dana Bansos Batam, untuk gaji 3.815 guru TPQ, serta alokasi dana bantuan untuk Persatuan Sepak Bola Batam," ungkapnya.

Saat ini, tambah Rahmat, selain tinggal menunggu hasil audit BPKP atas nilai kerugian dari dugaan Korupsi Bansos Batam tahun 2010-2011, penyidik Kajati tinggal melakukan ekspos dan penerbitan surat penetapan tersangka dari korupsi Bansos Batam tersebut.

"Pemeriksaan dalam penyidikan sudah selesai, dan perhitungan nilai kerugian di internal juga sudah kami lakukan. Dari dua item pengucuran dana Bansos pada PS Batam dan Gaji Guru TPQ nilai kerugianya mencapai Rp2 miliar lebih. Tetapi perhitungan ril nantinya tetap dari BPKP," ujarnya.

‎Sebelumnya, dalam penyidikan dugaan korupsi Rp66 miliar dana Bansos Batam, tahun 2011-2012 itu, penyidik Kejati Kepri telah mengelompokan pengucuran dana Bansos Batam tersebut kepada penerima dan penggunaanya, mulai dari instansi semi pemerintah, kelompok masyarakat maupun organisasi, ‎serta perorangan.

Hasil penyidikan, dari fakta dan data yang ditemukan, banyak pihak yang menikmati dana Bansos tersebut tidak sesuai dengan peruntukan. Diantaranya, dengan melaksanakan kegiatan dan laporan fiktif. Khususnya, pada kelompok penyaluran dan penerima dana Bansos di instansi semi pemerintah serta kelompok organisasi masyarakat. Demikian juga di kelompok lain, seperti penyaluran dana Bansos untuk Dinas Pendidikan, UKM serta non lembaga lainya.

Bahkan, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Andar Perdana sebelumnya juga telah mengatakan, kalau timnya telah mengantongi sejumlah nama. Namun Kajati masih merahasiakan siapa saja nama-nama tersangka yang dikantongi, dengan alasan Kasusnya masih dikembangkan.

Sementara itu, dari informasi yang diperoleh media, dari tiga tersangka korupsi Bansos Batam yang ditetapakan sebagai tersangka, salah satu diantaranya adalah mantan anggota DPRD.‎ ‎Selain menjadi salah satu pengurus organisasi olahraga, mantan anggota Dewan ini diinformasikan menerima Rp500 juta alokasi dana Bansos saat menjabat sebagai ketua PS Batam. Dalam laporan pertanggungjawabannya, tim penyidik menemukan adanya penyelewengan dana yang mengarah ke tindak pidana korupsi.

"Modusnya bermacam-macam, ada yang memanipulasi laporan pertanggungjawaban, mark-up dan menggelembungkan biaya kegiatan," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Kepri, N.Rahmat SH kepada wartawan.

Selain mantan anggota ‎Dewan, Kejaksaan Tinggi Kepri, juga dikabarkan telah menetapkan sejumlah anggota dan ketua ormas, dan lembaga non-pemerintahan sebagai tersangka.

"Dalam penetapan nama-nama tersangka, benar ada masuk salah satu nama mantan anggota dewan Batam. Tapi belum bisa disebutkan nama-nama tersangkanya, karena penyidikan masih berjalan, dan dalam waktu dekat ini akan disampaikan ke secara terbuka," ujar Kasi Penyidikan Aspidsus Kejati Kepri, M. Zainur SH kepada wartawan.

Tim penyidik Pidana Khusus Korupsi Kejaksaan Tinggi Kepri, telah memanggil dua pengurus PSSI Batam atas dugaan penerimaan dana Bansos dari APBD Kota Batam. Baca: Senin Depan, Kajati Kepri Teken SPT Korupsi Bansos Batam

D‎ua pengurus SPSI Batam yang dipanggil untuk memberikan keterangan ke penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri itu adalah, Ketua Harian PSSI Batam, Haris Ardi Halim serta satu orang pelatih. Keduanya datang dan memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Kepri, Kamis (10/3/2016) lalu.

Editor: Dardani