Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPD RI Desak Pemerintah Segera Ijinkan Kepri Impor Sendiri Kebutuhan Pangan
Oleh : Irawan
Selasa | 24-05-2016 | 16:47 WIB
Haripinto2.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Haripinto Tanuwidjaja, Anggota Komite IV DPD RI, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Pemerintah didesak segera mengijinkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengijinkan untuk mengimpor sendiri kebutuhan beras dan bahan pokok lain, yang mengalami lonjakan harga cukup tinggi terutama menjelang Ramadhan dan Lebaran.

"Kita telah menyampaikan ke pemerintah agar Kepri diberi kebebasan untuk impor sendiri kebutuhan pangan, karena Batam adalah kawasan free trade zone (FTZ). Kita masih menunggu jawaban dari pemerintah," kata Haripinto Tanuwidjaja, Anggota Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (24/5/2016).

Menurut Haripinto, saat ini kebijakan masalah pangan seperti gula dan beras itu berlaku secara nasional guna menjaga kedaulatan pangan, dimana kran impor baru dibuka apabila kebutuhan pangan dalam negeri tidak tercukupi.

"Tetapi yang kita persoalkan itu, impor kebutuhan pangan harus melalui Jawa, baru di bawa ke Batam atau wilayah Kepri lainnya, itu ongkosnya jadi mahal. Kenapa tidak langsung ke Batam saja, karena kita FTZ," katanya. Baca juga: DPRD Batam Desak Pemerintah Pusat Buka Keran Impor Beras

Saat ini, ungkap Haripinto, kebutuhan pangan harga beras dan gula dan sembako lainnya seperti bawang mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi terjadi di Batam, Tanjungpinang dan Lingga antara lain.

"Jelang Ramadhan dan Lebaran ini naiknya cukup tinggi, kita ini bukan daerah petani. Kalau ada masalah begini, harusnya diberi keleluasan untuk mengimpor kebutuhan pangan sendiri," katanya.

Kebijakan impor pangan sendiri tanpa melalui pusat, menurut Haripinto, bisa juga untuk mencegah terjadinya penyelundupan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula dan bawang dari Vietnam, Thailand dan Malaysia.

"Kalau kran impor dibuka dan kita diijinkan sendiri mengimpor kebutuhan pangan, tentu berbagai penyeludupan kebutuhan pokok seperti beras, gula dan bawah bisa dicegah. Ongkos juga lebih murah daripada kita harus mendatangkan dari Jawa. Hal-hal seperti ini harusnya menjadi perhatian pemerintah pusat," katanya.

Haripinto menambahkan, sebagai Ketua Dewan Nasioanl Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Menko Perekonomian Darmin Nasution harus mengusulkan ke pemerintah agar Batam atau Kepri diberikan ijin untuk melakukan impor pangan sendiri karena sebagai daerah FTZ.

"Batam dan Kepri itu daerah kawasan FTZ, seharusnya ini jadi menteri perekonomian, karena beliau Ketua Dewan Nasional FTZ. Kita tunggu saja langkah pemerintah," katanya.

Editor: Surya