BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Kepri mewacanakan pengangkatan Wakil Gubernur Provinsi Kepri menggantikan Nurdin Basirun yang dalam waktu dekat ini dilantik jadi gubernur definitif melalui mekaisme pemilihan. Itu sesuai dengan pasal 174 ayat 2 UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahaan atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU. 

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, sesuai hasil konsultasinya dengan Kementeriaan Dalam Negeri, diperoleh keterangan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan peraturan pemerintah untuk Uu Nomor 8 Tahun 2015 tersebut.

"Pengusulan calon wakil gubernur sebagaimana pasal 174, merupakan kewenangan dari partai pengusung. DPRD Kepri hanya menerima dan melakukan pemilihan sebagaimana yang diusulkan partai pengusung," ujar Jumaga kepada wartawan, belum lama ini.

Mengenai mekanisme, selain menunggu PP dari UU Pilkada, sesuai dengan Pasal 174 ayat 2 dan 4 UU Nomor 8 tahun 2015, Jumaga juga mengatakan, apabila sisa masa jabatan gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, maka dilakukan pemilihan gubernur melalui DPRD Provinsi.

Dalam Ayat 3 dan 4, UU Pilkada ini, Gubernur hasil Pemilihan melalui DPRD Provinsi meneruskan sisa masa jabatan Gubernur yang berhenti atau yang diberhentikan.

"Apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dicalonkan dari fraksi atau gabungan fraksi, fraksi atau gabungan fraksi yang mengusung Gubernur yang berhenti atau yang diberhentikan mengusulkan 2 (dua) orang Calon Gubernur kepada DPRD Provinsi untuk dipilih," tuturnya.

Dalam melaksanakan pemilihan nantinya, setelah PP dari UU Pilkada diberlakukan, selanjutnya, DPRD Kepri, akan membentuk Panitia Seleski (Pansel) Calon Wakil Gubernur, Dan Pansel DPRD ini, nantinya akan mengambil anggota dari masing-masing Fraksi di DPRD.

"Pansel ini nanti yang akan membuat Tatatertibnya, bagai mana sistim pemilihan, karena memang dalam Tatib DPRD saat ini tidak mengatur pelaksanaan pemilihan gubernur maupaun Wakil Gubernur," sebutnya.

Terkait dengan pasal 171 UU nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahaan Atas UU nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU‎, serta PP nomor 102 Tentang Tatacara dan mekanisme penunjukan wakil Gubernur, Bupari dan wali kota, Jumaga mengayakan, kalau hal tersebut diberlakukan hanya di DKI, sementara Provinsi Kepri kasusnya lain.

"Mekanismenya Akan tetap ke UU nomor 8 ini, ‎karena yang digantikan Gubernur kendati nantinya akan menjadi wakil, dan wakil gubernur yang saat ini menjadi Plt.Gubernur akan diangkat menjadi Gubernur definitif, dan itu jawab dari Ahli hukum Mendagri kepada kami saat konsultasi, Namun demikian, hingga saat ini DPRD Kepri juga masih menunggu keluarnya PP yang mengatur dari UU Pilkada ini,"ujarnya.

Dalam ayat selanjutnya diikatakan, DPRD Provinsi menyampaikan kepada Presiden penetapan Calon Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diangkat dan disahkan sebagai Gubernur melalui Menteri.

Dalam ayat 7, pasal 174 ditutup dengan, Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Editor: Dardani