BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Selama ini Komisi III DPRD Kabupaten Lingga sering menyoroti permasalahan pelayanan dan bahkan hampir setiap pertemuan dengan pihak RSUD dan Eksekutif, Komisi III DPRD Lingga selalu menyinggung permasalahan itu.

"Di setiap pertemuan dengan pihak RSUD dan setiap kita monitoring, hal ini selalu kita sampaikan, karena pegawai yang bekerja di sini digaji oleh negara, sehingga harus memberikan pelayanan yang baik terhadap pasien," kata Sekretaris Komisi III DPRD Lingga Salmizi kepada BATAMTODAY.COM, Rabu (11/5/16).

Selain itu, mengenai tidak tersedianya obat-obatan di RSUD Dabosingkep, menurut Salmizi, hal ini menjadi tanda tanya bagi Komisi III DPRD Lingga yang membidangi Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat tersebut. Padahal menurutnya, DPA untuk pengadaan obat di RSUD Dabo sudah diterbitkan, seharusnya pihak Rumah Sakit sudah melakukan pelelangan.

"Untuk obat ini, akan kita pertanyakan langsung kepada pihak pemerintah daerah, karena setahu kami dari Kimisi III, DPA tersebut sudah diterbitkan dan seharusnya sudah harus dilakukan proses lelang," ungkap Salmizi.

Sementara itu mengenai adanya informasi bahwa pelelangan obat-obatan untuk RSUD ini terkendala dengan pembayaran hutang obat pada tahun 2015 yang belum dibayar, menurut Salmizi hal itu seharusnya tidak boleh dijadikan alasan, karena setelah DPA terbit, pihak RSUD harus segera membeli obat-obat tersebut.

"DPA-nya sudah ada, sekarang tinggal dilelang, kalau masalah hutang yang menjadi kendala, harus dicarikan solusi lain," jelasnya.

Hal lainnya yang digesa Komisi III DPRD Lingga agar pemerintah segera mengesahkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang dari kemarin diwacanakan, namun hingga saat ini belum juga disahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lingga.

"Dengan adanya BLUD ini, RSUD tidak harus menunggu pemerintah daerah untuk membeli obat-obatan sendiri tanpa harus dilakukan pembahasan di DPRD, sehingga hal ini akan lebih efektif untuk kondisi saat ini," jelasnya.

Editor: Udin