BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dua terdakwa korupsi pengadaan alat kesahatan (alkes) di RSUD Karimun, D‎rg Agung Martiarto Bin M Junaidi ‎selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Syamsuddin selaku Direktur Utama PT. Karya Global Sarana (KGS) selaku kontraktor, divonis  ‎3 - 4 tahun‎ penjara.

Vonis tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Zulfadli SH bersama anggotanya Lindawati SH dan Purwaningsi SH di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang, Senin (9/5/2016) malam.

Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Zulfadli ‎menyatakan, kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi dan menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya, untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Sehingga, negara dirugikan, sebagaimana dakwaan subsider melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP.

"Atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti, kami Majelis Hakim menghukum terdakwa ‎D‎rg Agung Martiarto Bin M Junaidi dengan hukuman tiga tahun penjara dan terdakwa Syamsuddin dengan hukuman penjara empat tahun penjara, dimana masing-masing terdakwa membayar denda Rp100 juta subsider dua bulan penjara," papar Zulfadli.

Untuk terdakwa Syamsuddin, selain hukuman badan, terdakwa juga dikenakan hukuman untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp2.258.075.546 dan apabila dalam waktu satu bulan tidak dapat menggantikan uang pengganti. Maka, harta benda milik terdakwa akan disita oleh negara, apabila harta benda milik terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan hukuman selama 2,5 tahun penjara.

Putusan yang dijatuhkan untuk terdakwa ‎Agung Martiarto, lebih ringan 1 tahun dan 6 bulan penjara, dimana sebelumnya JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan penjara. Sedangkan untuk terdakwa Syamsuddin putusan ini lebih ringan 1 Tahun Penjara,sebelumnya dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara dan untuk denda Rp100 juta subsider 3 bulan penjara.

Atas putusan ini, kedua terdakawa yang didampingi oleh Penasehat hukumnya Irwansyah SH dan Farid Hidayat SH menyatakan pikir-pikir selama satu pekan mendatang. Begitu juga dengan JPU Yuyun Wahyudi SH yang digantikan oleh Rusli SH dari Kejaksaan Tinggi Negeri Kepri.

Sebagaimana diketahui Kejaksaan Tinggi Kepri telah menetapkan Drg Agus Martiarto SKes selaku PPK proyek dan sekaligus sebagai Direktur RSUD Karimun dan Dirut PT KGS, Syamsudin itu, sebagai tersangka. Namun, Syamsudin sendiri berhasil ditangkap penyidik Kejati Kepri disebuah tempat di Jakarta Selatan dua bulan kemudian, atau tepatnya, Senin (21/9/2015) yang kemudian dibawa ke Tanjungpinang.

Jaksa Penuntut umum menyatakan kedua terdakwa merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.258.075.546 atas adanya mark-up anggran, dalam pengadaan alkes RSUD Karimun pada tahun 2014 lalu.

Atas perbuatannya, terdakwa Drg Agung Martiarto dan Syamsuddin ‎melanggar pasal 2 juncto pasal 18 dan UU Tipikor dalam dakwaan primer, dan melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor dalam dakwaan subsider, juncto pasal 55 KUHP. ‎

Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan, Drg Agung Martiarto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan‎ Syamsuddin selaku kontraktor dan Dirut PT KGS didakwa telah menguntungkan diri sendiri, menyalah-gunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya dan menguntungkan orang lain, hingga merugikan keuangan negara dalam pengelolaan dana pengadaan alkes RSUD Kabupaten Karimun.

Hal itu dilakukan kedua terdakwa dengan cara menggelembungkan harga barang yang tertera dalam surat referensi harga alat kesehatan, yang digunakan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikirimkan ke alamat distributor barang.

Editor: Dardani