BATAMTODAY.COM, Purwakarta-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menyebut segera membubarkan salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia karena sudah terang-terangan menganut paham anti Pancasila.

Hal tersebut diungkapkan Tjahjo saat menghadiri acara Rembug Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di lingkungan Pendopo Bupati Purwakarta, Senin (9/5/2016).

"Ormas anti Pancasila itu musuh negara. Bukan main-main, mereka sebar kebencian, porak porandakan kebhineka-an bangsa ini dan mereka harus dilawan. Saya tidak usah sebut (nama ormas). Yang pasti sudah terang-terangan anti Pancasila. Pokoknya ini ormas cukup besar," kata Mendagri

Menurut Tjahjo, tidak hanya pemerintah pusat yang akan serius menangani aksi-aksi ormas tersebut. Para kepala daerah pun harus berani melawan ormas-ormas anti Pancasila.

"Pemerintah pusat dan daerah tidak boleh kalah, harus melawan mereka," kata menteri dari PDI Perjuangan ini seraya mencontohkan ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang lolos melakukan rekrutmen terbuka dan tertutup hingga lolos melakukan hijrah dari Jawa ke Kalimantan.

Pemerintah selama ini sudah merasa gerah dengan aksi-aksi ormas anti Pancasila. Sehingga, pemerintah ambil keputusan tegas terkait keberadaan mereka.

"Ada ormas yang luar biasa, seenaknya maki-maki Pancasila. Sudah saya putuskan mereka terlarang," ujarnya.

Saat ini pihaknya masih terus melakukan komunikasi dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan TNI untuk segera memutuskan dan mengumumkan pembubaran ormas yang dianggap menyalahi garis besar paham Indonesia, yakni Pancasila.

Disinggung soal apakah ormas tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ramai diberitakan terutama pasca pembubaran acaranya di Surabaya beberapa waktu lalu, Tjahjo tak menjawabnya secara tegas dan hanya melempar senyum simpul kepada media. "Pokoknya ada. Nanti saja," katanya.

Di tempat yang sama Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, mendukung langkah Mendagri yang berani mengambil tindakan tegas terhadap organisasi mengatasnamakan masyarakat agama atau kelompok tertentu yang tak sepaham dengan Pancasila.

Dedi menegaskan, jika ormas tersebut tetap keukeuh ingin bertahan, maka patut diuji salah satunya melalui pemilu yang dipilih langsung oleh masyarakat.

"Kalau masih penasaran coba mereka suruh masuk ke politik dan ikut pemilu sehingga nanti terlihat apakah dipilih masyarakat atau tidak. Jangan sampai itu hanya sekedar klaim saja. Misal dua orang tidak sepaham tapi mengatasnamakan kelompok besar atau bagian dari daerah tertentu," bebernya.

Lebih lanjut Dedi menegaskan, jika keputusan ormas besar tersebut dibubarkan, maka pihaknya akan langsung mengambil keputusan serupa dengan membubarkan ormas sama yang berada di Purwakarta melalui Kesbangpol.

Editor: Surya