BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Ketua DPRD Bintan, Lamen Sarihi, menyampaikan Sekjend DPP Partai Golkar, Idrus Marham, sudah mengatakan akan mencabut Surat Keputusan (SK) pemecatan terhadap dirinya. Karena setelah dilakukan koordinasi dengan pengurus DPP Golkar, diakui SK pemecatan yang sudah dikeluarkan tidak memiliki dasar hukum dan alasan yang kuat.

"Terakhir Pak Idrus Marham sudah mengatakan bahwa akan menarik SK Pemecatan. Karena itu tidak ada dasar hukum dan alasannya," ungkap Lamen Sarihi kepada BATAMTODAY.COM, Senin (9/5/2016).

Lamen menjelaskan, Idrus Marham menyampaikan hal tersebut setelah dia menerima surat pemecatan dari kader Golkar, Nesar Ahmad dan Fiven Sumanti dan SK tersebut langsung dibawa ke DPP Golkar untuk dikoordinasikan.

"Sebagian besar pengurus DPP Golkar justru merasa heran dengan masih adanya kasus pecat memecat kader partai di daerah. Sementara rekonsiliasi terus berjalan untuk keberlangsungan Golkar ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi mengaku telah menerima surat pemecatan dirinya sebagai ketua dan anggota DPRD Bintan. Surat tersebut disampaikan oleh Nesar Ahmad dan Fiven Sumanti anggota DPRD Bintan, dari  pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Namun, pemecatan tersebut telah dikoordinasikan ke DPP Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Ternyata pemecatan sepihak yang dilakukan Ketua DPD I Golkar Kepri Anshar Ahmad itu, dinilai DPP Golkar tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

"SK pemecatan tersebut diminta oleh beberapa Wakil Ketua dan Pengurus DPP Golkar dan mereka membaca mulai dari SK pemecatan sebagai kader Golkar serta surat lainnya", ungkap Lamen Sarihi, Minggu (8/5/2016).

DPP Golkar menilai, SK pemecatan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme internal partai. Karena pemecatan harus jelas apa kesalahan sesuai hukum yang berlaku, lalu pemberhentian wajib diputuskan oleh mahkamah partai Golkar.

SK pemecatan tersebut, lanjut Lamen, berdasarkan pada SK hasil Munas Bali, namun saat itu hasil Munas Bali maupun Munas Ancol dalam status quo dan belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laolu. Sehingga pemecatan tersebut tidak sah secara hukum.

"Pemecatan kader Partai Golkar harus benar-benar seorang kader sudah melakukan pelanggaran hukum seperti melanggar sumpah dan janji sebagai pimpinan atau anggota DPRD. Seperti melakukan tindak pidana hukum berupa korupsi, narkoba atau kejakatan lain yang benar-benar merugikan nama baik Partai Golkar. Harus dibawa ke rapat pleno DPP Partai Golkar sebelum keluar keputusan. Selama ini tidak pernah ada penyampaian dan pembahasan pemecatan di dalam rapat pleno," terang Lamen Sarihi.

Artinya, berdasarkan hal tersebut di atas, maka SK pemecatan terhadap dirinya sebagai ketua dan anggota DPRD Bintan tidak sah dan tidak perlu ditanggapi, karena sudah ada rekonsiliasi di internal Golkar dan akan segera digelar Munaslub di Bali pekan depan.

DPP Golkar, lanjutnya, menyarankan kepada dirinya agar menyampaikan surat ke Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham untuk mempertanyakan SK pemecatannya, yang dibuat oleh Anshar Ahmad.

Dengan adanya hal itu, diharapkan agar masalah pemecatan ini bisa segera dibahas dalam rapat pleno, dan SK pemecatannya bisa dibatalkan karena tidak sah secara hukum.

Editor: Udin