Ikut Kemauan Parpol Pragmatis

JAKARTA, batamtoday - Ketua F-PKB MPR Lukman Edy mengatakan, kebijakan publik saat ini tidak memiliki wawasan kebangsaan dan cenderung hanya menjadi alat bagi partai politik (parpol) untuk mencapai kekuasaan, termasuk diantaranya dalam menetapkan Perda diberbagai daerah.

“Kecenderungan sekarang, partai hanya berpikir untuk kepentingan pragmatis. Sebelumnya sebuah partai berideologi nasionalis malah menginisiasi perda bernuansa syariat agama tertentu, maka ini akan mengkikis kesatuan Negara NKRI,” kata Lukman Edy dalam menyinggung Halaqah Kebangsaan bertajuk “Merajut Kembali Kebangsaan Kita melalui Ideologi Pancasila” di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (23/8/2011).

Sikap pragmatis parpol ini, kata Lukman Edy, akan berdampak pada martabat dan harga diri bangsa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Guna menangkal hal ini, F-KB MPR lanjutnya, mengadakan pendidikan politik bagi kader-kader PKB di provinsi dan kabupaten/kota di berbagai daerah di Indonesia. Mereka diberikan materi menganai 4 Pilar, yakni Pancasila, UUD 1945,Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

“Sehingga kita berharap mereka berada didepan dalam mengajarkan paham kebangsaan. Saya optimis, DPRD-DPRD sudah mulai mengerti terhadap paham kebangsaan, dan tidak akan salah lagi dalam melahirkan Perda-perda yang harus sesuai dengan Pancaila," katanya.

Menurut Lukman, dari hasil diskusi dengan DPRD-DPRD diberbagai daerah, terungkapnya munculnya gerakan radikalisasi di kalangan pelajar akibat minimnya pemahaman mereka terhadap kebangsaan. “Kalau itu terus dibiarkan dan terus menjadi kecenderungan kuat maka sangat dikhawatirkan 5-10 tahun mendatang legislatif kita akan diisi oleh generasi-generasi yang tidak berwawasan kebangsaan dan otomatis nilai-nilai Pancasila akan semakin jauh dari ruang kebijakan publik kita," katanya.

Hal senada disampaikan pengamat pengamat politik Yudi Latif. Akar masalah radikalisasi di kalangan pelajar, kata Yudi, akibat hilangnya mata pelajaran Pancasila yang diajarkan di sekolah-sekolah selama ini. “Isu radikalisasi pelajar ini harus dipandang dari pudarnya pengajaran Pancasila di sekolah, terutama terkait  pendidikan karakter. Dan juga persepsi keliru, kalau dianggap berwawasan global harus merujuk nilai-nilai yang ada di negara maju, khsusnya negara-negara barat, bukan Pancasila," kata Yudi Latif.

Akibatnya, terjadi penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan yang diajarkan di sekolah-sekolah. Makanya tidak heran kalau dalam menyelesaikan persoalan dalam negeri, selalu berkiblat pada barat, bukan atas dasar kempampuan sendiri.

"Ini yang kita sayangnya, kita sangat membuat gelap diri kita sendiri. Yang diperlukan adalah mengikuti cara Bung Karno, menggali kembali mutiara terpendam itu. Marilah kembali ke rumah Pancasila," katanya.