BATAMTODAY.COM, Jakarta- Rapat pleno pengurus DPP Partai Golkar, Kamis (28/4/2016), akhirnya memutuskan pembiayaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dilakukan gotong royong.

Untuk setoran yang akan ditanggung calon ketua umum (caketum), pleno akhirnya menyepakati besaran Rp 1 miliar dari Rp 66,9 miliar dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan munaslub yang akan digelar pada 23-26 Mei 2016.

Dengan cara gotong royong ini, semua pihak di Partai Golkar akan dimintai iuran. Mulai dari DPP Partai Golkar, panitia penyelenggara, dan calon ketua umum.

"Pembiayaan gotong royong, semua ikut menyumbang, DPP, pengurus, panitia, dan caketum. Uang setoran dari caketum Rp 1 miliar," kata Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB) di Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Selain besaran uang setoran untuk caketum yang hanya Rp 1 miliar, biaya munaslub akhirnya turun menjadi Rp 66,9 miliar. Sebelumnya, biaya munaslub diperkirakan menelan dana sebanyak Rp 85 miliar.

Besaran setoran dari caketum juga mengalami penurunan. Sebab, dari hasil rapat SC pekan lalu juga menyebut besaran uang setoran yang harus ditanggung oleh caketum adalah sebanyak Rp 5 miliar-Rp 10 miliar.
Namun, di rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ical setelah keluarnya surat keputusan (SK) menteri hukum dan HAM atas kepengurusan rekonsiliatif Golkar hasil munas Bali tersebut menyepakati hanya Rp 1 miliar.

Selain mengurangi jumlah setoran dari caketum, rapat pleno juga memutuskan untuk menghapus pemberian uang saku untuk pengurus DPD yang akan datang ke munaslub. Sedangkan, uang transportasi yang juga biasanya diberikan akan mengalami penyesuaian.

"Uang saku ditiadakan, uang transpor disesuaikan daerah masing-masing. Yang jauh, lebih besar. Yang dekat, lebih kecil," katanya.

Sementara Ketua Panitia Pengarah Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan total anggaran yang diperlukan untuk munaslub yang bersih dan berkualitas adalah sekira Rp66,9 miliar untuk akomodasi, transportasi dan konsumsi.

"Kami panitia menawarkan alternatif pembiayaan munaslub antara lain melalui iuran bakal calon ketua umum, dari total estimasi Rp66,9 miliar, sebanyak Rp 49,97 miliar ditanggung calon ketua umum," kata Nurdin.

Menurutnya jika ada sembilan calon ketua umum, masing-masing bisa membayar senilai Rp5,553 miliar. Namun apabila calon hanya ada enam orang, maka dana ditanggung sebesar Rp8,3 miliar per kandidat dan angka tanggungan bisa lebih kecil jika tidak ada uang saku bagi peserta munaslub.

"Tapi alternatif pembiayaan munaslub yang sudah dirancang oleh panitia untuk menciptakan munaslub yang bersih dan berkualitas, tidak dapat persetujuan rapat pleno. Jadi, seluruh biaya munaslub ditanggung DPP Partai Golkar," tandasnya.

Editor: Surya