BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy mengatakan, bila pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada  akan dilanjutkan pada masa sidang selanjutnya. Salah satu alasannya karena revisi tak bisa dipaksakan selesai pada akhir pekan ini untuk segera disahkan.

"Kami tadi malam sudah dapat masukan pemerintah supaya pembahasan revisi tidak dipaksa selesai 30 April. Pemerintah meminta Komisi II bisa perpanjang pembahasannya sampai akhir bulan Mei," ujar Lukman dalam Forum Legislasi tentang Revisi UU Pilkada di Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Padahal pada Jumat (29/4/2016) mendatang, DPR akan menutup masa sidang dan reses setelah itu. Kemudian, kata Lukman, alasan lain bila Mendagri Tjahjo Kumolo masih ingin berkonsultasi beberapa poin pembahasan revisi dengan Presiden Joko Widodo.

Masalah pencalonan perseorangan atau independen menjadi salah satu pembahasan yang dikonsultasikan Mendagri dengan Presiden Joko Widodo.

"Kebetulan kita break dulu karena Pak Tjahjo izin mau konsultasi langsung ke Presiden. Jika dalam satu, dua hari ini tak berhasil menyepakati seluruh pasal bisa ditunda sampai 29 Mei. Karena kita kan Jumat penutupan masa sidang jadi belum bisa diselesaikan," katanya.

Dia menyebut usulan yang dikomunikasikan dengan Presiden Jokowi soal calon independen. Menurutnya, sudah hampir ada kesepakatan antara pemerintah serta DPR dalam syarat pencalonan ini.

Solusi untuk perdebatan ini antara lain syarat independen tetap 6,5 persen sampai 10 persen dari daftar pemilih tetap (DPT). Sementara, untuk calon dari parpol dari parpol diturunkan di kisaran 15 - 20 persen.

"Ini sudah hampir capai kesepakatan. Pemerintah ingin tetap syarat independen 6,5 sampai 10 persen. Ini angka psikologi publik. Tapi, revisi UU ini harus berasaskan keadilan dan kesetaraan. Makanya, kami minta pemerintah meng-exercise jumlah dapat tertinggi, ketemu 15 persen - 20 persen untuk parpol. Pemerintah sampai saat ini oke, tapi konsul ke Presiden dulu," ujarnya.

Persoalan lain yang dikonsultasikan Mendagri kepada Presiden Jokowi terkait ketentuan mundur atau tidak bagi calon kepala daerah yang menjabat anggota DPR/DPRD, PNS, TNI/Polri. Menurut Lukman, persoalan ini dikembalikan kepada undang-undang terkait.

"Misalnya di undang-undang TNI tak boleh politik praktis. Polri juga tidak boleh berpolitik praktis," tuturnya.

Begitu pun juga Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga menyatakan PNS terkait pencalonan menjadi calon kepala daerah.

"Undang-undang ASN juga tidak boleh PNS mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Mundurnya PNS diatur di revisi UU Pilkada, Mendagri belum mau. Nah, ini masih dikomunikasikan," katanya.

Hanya saja sambung Juri Ardianto, kalau PNS dalam aturannya tidak boleh menjadi pengurus parpol. Tapi, kalau KTP-nya menjadi dukungan untuk paslon tertentu, seharusnya boleh.

Belum putus
Sementara itu, narasumber lain Anggota KPU Juri Ardianto mengatakan, alokasi anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak 2017, apakah dialokasikan didalam APBN atau APBD belum diputuskan oleh pemerintah. Namun, KPU mendoronng agar menggunakan dana ABPD.

"Kemendagri maunya dana hibah (APBN), tapi Kemenkeu RI tidak demikian, sehingga belum ada titik temu di pemerintah. Padahal, standarnya tidak harus sama antara daerah satu dengan yang lain, karena anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing," kata Jurim.

Sedangkan pengamat politik dari Indonesia Publik Institute Karyono Wibowo berharap agar revisi UU Pilkada, khususnya terkait calon perseorangan ini jangan sampai mempersulit peluang calon independen.

Sebab, keberhasilan calon independen sejak 2005-2015 yang berhasil baru 5 persen saja.

"Revisi ini semacam ada kekhawatiran parpol mengenai fenomena Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) menang di Jakarta, maka akan menjadi efek domino ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia untuk masuk melalui jalur perseorangan sehingga dipersulit," katanya.

Editor: Surya