Pemerintah Diminta Waspada Indonesia sudah masuk dalam Konflik Laut China Selatan

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Pemerintah Indonesia diminta lebih serisu lagi dalam menyikapi konflik Laut China Selatan terhadap keamanan Indonesia, meskipun wilayah yang menjadi sengketa dan klaim China terhadap wilayah negara tetangga lain jauh dari wilayah Indonesia.

"Indonesia memang jauh dari wilayah yang diklaim dan disengketakan di Laut China Selatan, tapi di sekitar Kepulauan Natuna milik Indonesia berdekatan dengan lokasi konflik yang tak masuk klaim China," kata Muhammad Nabil, Anggota Komite I DPD RI dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (26/4/2016).

Menurut Nabil, China telah memasukkan Natuna sebagai bagian dari wilayahnya, termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna, sehingga mulai patut diwaspadai yang akan menjadikan Indonesia bagian petan Jalur Sutera mereka.

"Kasus konflik terhadap penangkapan kapal illegal logging beberapa waktu lalu, sudah mulai jelas jika China mulai mengklaik wilayah Natuna. China menilai mereka berada di perairan tradisional sehingga Cost Guard (Badan Keamanan Laut) China melakukan penembakan kapal KKP yang menangkap nelayan mereka," katanya.

Nabil menegaskan, jika sebelumnya konflik Laut China Selatan tidak melibatkan Indonesia, tetapi setelah China memasukkan Natuna sebgai wilayah mereka dan kasus kapal nelayan China yang diselamatkan Badan Keamanan Laut China saat mencuri ikan di Natuna sudah menjadi ancaman serius.

"Indonesia mulai melibatkan Indonesia dalam konflik di laut cina selatan. Apapun itu jelas merupakan sebuah potensi ancaman nyata bagi Indonesia. Cepat atau lambat, mau tidak mau, Indonesia akan terkena dampak konflik Laut China Selatan baik langsung maupun tidak langsung," tegas Senator asal Kepri ini.

Karena itu Nabil menambahkan, laut yang merupakan dua pertiga wilayah Indonesia ke depan diproyeksikan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat, yang selama ini belum digarap maksimal.

Sehingga dapat mensinergikan keamanan dan kesejahteraan sebuah keharusan dan pemerintah harus serius dalam menyelesaikan dan menyelamatkan setiap jengkal tanah dan laut di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk klaim China atas Natuna.

Editor: Surya

---