Hardi Sebut Pelayanan RS di Kepri untuk Masyarakat Buruk dan Tak Manusiawi

Hardi Sebut Pelayanan RS di Kepri untuk Masyarakat Buruk dan Tak Manusiawi

Oleh : Irawan

Selasa | 19-04-2016 | 19:15 WIB

Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Komite III DPD RI menilai pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dinilai masih buruk dan tidak manusiawi.

Karena itu, masayarakat dan buruh di Kepri menolak pemberlakuan kenaikan tarif BPJS yang diputuskan oleh pemerintah.

"Sebaliknya masyarakat menuntut agar BPJS memperbaiki layanan pelayanan yang mesih sering dikeluhkan masyarakat. Mereka menilai pemerintah harus memprioritaskan perbaikan pelayanan dulu sebelum menaikkan tarif," kata Hardi Selamat Hood, Ketua Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Menurut Hardi, Diantara pelayanan yang dianggap perlu diperbaiki adalah peningkatan pelayanan di Rumah Sakit. peserta BPJS sering mengeluhkan mereka diperlakukan berbeda dan pasien umum dan asuransi lainya.

"Pasien BPJS sering tidak mendapatkan tempat tidur dan obat yang diperlukan, bahkan ada pasien yang disuruh pulang sebelum waktunya," kata Ketua Komite III DPD RI ini.

Buruknya pelayanan rumah sakit terhadap pasien BPJS, kata Hardi, dipicu oleh hutang BPJS yang menumpuk terhadap rumah sakit.

Di Batam, untuk dua Rumah sakit saja, BPJS menunggak hutang sebesar Rp 12 miliar.

Yakni RSUD Embung Fatimah sebesar Rp 6 miliar dan Rumah Sakit Awal BrosRp 6 miliar.

"Itu belum termasuk hutang dirumah sakit yang lainnya," ungkap Hardi.

Selain itu, kenaikan tarif iuran BPJS juga membuat Pemerintah daerah harus kembali mengatur ulang anggaran penyesuaian untuk premi program Jamkesda yang sudah diintegrasikan dengan BPJS melalui Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebab, pemerintah daerah sudah terlanjut mengesahkan bersaran angaran dengan tarif lama.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

PT Pelabuhan Karimun Buka Gerai TPID MAK CIK PUAN di Pelabuhan Sri Tanjung Gelam

Pemantauan Napiter Katagori Merah, Oranye dan Hijau di Indonesia

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Temui Pengunjuk Rasa, BP Batam Tegaskan PSN Rempang Eco-City untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pesan Natal 2024, PGI Ajak Umat Kristen Peduli Isu Perubahan Iklim

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Ketua DPD RI Dorong Pemerintah Bentuk Holding UMKM

DWP Setjen DPD RI Dorong Peran Perempuan untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Ketua DPD RI Sepakat Pilkada Melalui DPRD Perlu Dipertimbangkan Lagi