Hardi Sebut Pelayanan RS di Kepri untuk Masyarakat Buruk dan Tak Manusiawi

Hardi Sebut Pelayanan RS di Kepri untuk Masyarakat Buruk dan Tak Manusiawi

Oleh : Irawan

Selasa | 19-04-2016 | 19:15 WIB

Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Komite III DPD RI menilai pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dinilai masih buruk dan tidak manusiawi.

Karena itu, masayarakat dan buruh di Kepri menolak pemberlakuan kenaikan tarif BPJS yang diputuskan oleh pemerintah.

"Sebaliknya masyarakat menuntut agar BPJS memperbaiki layanan pelayanan yang mesih sering dikeluhkan masyarakat. Mereka menilai pemerintah harus memprioritaskan perbaikan pelayanan dulu sebelum menaikkan tarif," kata Hardi Selamat Hood, Ketua Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Menurut Hardi, Diantara pelayanan yang dianggap perlu diperbaiki adalah peningkatan pelayanan di Rumah Sakit. peserta BPJS sering mengeluhkan mereka diperlakukan berbeda dan pasien umum dan asuransi lainya.

"Pasien BPJS sering tidak mendapatkan tempat tidur dan obat yang diperlukan, bahkan ada pasien yang disuruh pulang sebelum waktunya," kata Ketua Komite III DPD RI ini.

Buruknya pelayanan rumah sakit terhadap pasien BPJS, kata Hardi, dipicu oleh hutang BPJS yang menumpuk terhadap rumah sakit.

Di Batam, untuk dua Rumah sakit saja, BPJS menunggak hutang sebesar Rp 12 miliar.

Yakni RSUD Embung Fatimah sebesar Rp 6 miliar dan Rumah Sakit Awal BrosRp 6 miliar.

"Itu belum termasuk hutang dirumah sakit yang lainnya," ungkap Hardi.

Selain itu, kenaikan tarif iuran BPJS juga membuat Pemerintah daerah harus kembali mengatur ulang anggaran penyesuaian untuk premi program Jamkesda yang sudah diintegrasikan dengan BPJS melalui Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebab, pemerintah daerah sudah terlanjut mengesahkan bersaran angaran dengan tarif lama.

Editor: Surya