Anggota Komite I DPD RI Muhammad Nabil asal Provinsi Kepri mengatakan, transportasi  antar wilayah kabupaten seperti Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna, serta antar wilayah kabupaten ke ibukota Provinsi Kepri di Tanjungpinang dan pusat keramaian kota besar seperti Kota Batam masih sangat dijangkau

"Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu wilayah terdepan yang masih terbatas transportasi laut dan udara layak bagi masyarakatnya, apalagi sejak wilayah kepulauan ini terpisah secara administrasi dengan Kabupaten Natuna (induk) tahun 2008 lalu, sejak saat itu hubungan transpotasi dari Kabupaten Kepulauan Anambas ke Kabupaten Natuna maupun sebaliknya ikut terputus seiring pemekaran daerah otonomi baru, padahal dua wilayah ini adalah keluarga serumpun, sehingga bila ingin bepergian ke dua kabupaten tersebut harus lewat Tanjungpinang sebagai daerah transit," kata Nabil di Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Menurut Nabil, jika memasuki musim utara mulai bulan oktober hingga awal tahun baru biasanya cuaca di Laut Cina Selatan dengan angin kencang dan ombak diatas 3 meter, pada kondisi ini transportasi antar wilayah kabupaten dan ke ibukota Provinsi Kepri di Tanjungpinang sering terputus karena cukup berbahaya untuk dilewati transportasi laut seperti ferry cepat dan kapal barang.

"Satu-satunya transportasi laut yang masih bisa jalan adalah kapal milik PT PELNI yang berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta melewati Tanjungpinang dan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan daerah Provinsi Kalimantan Barat," katanya.

Sementara transportasi udara untuk angkutan penumpang umum dari dan ke Kabupaten Kepulauan Anambas hampir satu tahun terakhir lumpuh disebabkan kebijakan pemerintah daerah dan sulitnya mendapatkan izin landing di Bandar Udara Matak yang pengelolaannya dibawah kewenangan PT. ConocoPhilips Indonesia dan SKK MIGAS.

"Bandar Udara Matak merupakan bandar udara swasta yang khusus untuk kepentingan usaha PT. ConocoPhilips Indonesia dan beberapa perusahaan MIGAS lepas pantai yang beroperasi di daerah kaya cadangan MIGAS ini," katanya.

Untuk itu, Nabil berharap agar pemerintah pusat terutama Kementerian Perhubungan agar memperioritaskan pembenahan transportasi laut dan udara yang layak dan rutin ke wilayah terdepan NKRI tersebut melalui koordinasi teknis dengan pihak Pemerintah Daerah Provinsi Kepri  dan Kabupaten Kepulauan Anambas.  

"Transportasi laut kapal PT PELNI perlu ditambah minimal satu  armada lagi selain KM. Bukit Raya yang sudah lama melayari rute daerah ini, kemudian rutenya juga perlu ditambah, selain melewati Pelabuhan Sri Bayintan Kijang (Kabupaten Bintan), rute melewati pelabuhan Kota Batam yang langsung ke Pulau Jemaja dan Pulau Siantan (Terempa) di Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya ke Kabupaten Natuna dan wilayah Provinsi Kalimantan Barat," katanya.

Selain itu, lanjutnya, transportasi laut berupa ferry cepat yang multi fungsi juga untuk mengangkut penumpang dan barang sekaligus sangat perlu diadakan segera dengan rute dari Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang dan Pelabuhan Kota Batam yang langsung ke Kabupaten Kepulauan Anambas.

"Karena jadwal kapal PT. PELNI hanya ada per dua minggu sekali jalan. Selanjutnya yang lebih mendesak saat ini sesuai aspirasi masyarakat disana adalah transportasi udara yang rutin terbang tiap hari pergi-pulang dari Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dan Bandar Udara Hang Nadim Batam ke Bandar Udara Matak di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Bandar Udara Ranai di Kabupaten Natuna," katanya.

Apabila transportasi laut dan udara tersebut dapat dibenahi dalam waktu dekat maka, Nabil yakin akses mobilisasi orang dan barang dari dan ke wilayah kepulauan strategis dan kaya potensi alam ini akan lancar dan murah sehingga mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakatnya.

Editor: Surya