Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPD RI akan Gelar Rakor dengan Pemerintah Bahas Krisis Listrik di Sumatera
Oleh : Irawan
Selasa | 12-04-2016 | 18:25 WIB
Gafar1.jpg Honda-Batam
Anggota DPD RI asal Riau Abdul. Gaffar Usman

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Guna menyelesaikan persoalan krisis kelistrikan di seluruh wilayah sumatera yang tak kunjung tuntas, DPD RI berencana melakukan rapat kordinasi dengan lembaga/intansi terkait. 


Baik dari pemerintah pusat, seperti Kementerian ESDM, Direksi PLN Pusat, Regional Sumatera, Kantor Wilayah maupun seluruh pemerintah provinsi yang ada di sumatera.

"Salah satu aspirasi yang kami terima dari masyarakat dan daerah adalah persoalan kelistrikan. Setelah saya berkordinasi dengan teman-teman senator lainnya khsusunya yang berasal dari sumatera, ternyata persoalan yang sama juga menjadi perhatian. Makanya kami mengusulkan adanya semacam rapat kordinasi membahas itu. Riau siap memfasilitasinya, guna mencari jalan keluar atau solusi penyelesaiannya," ujar Anggota DPD RI dari Provinsi Riau Abdul Gafar Usman di Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Menurut Gafar, rapat kordinasi (rakor) ini nantinya diharapkan dapat memberikan solusi kongkrit untuk mengatasi kelistrikan di pulau Sumatera. Tidak hanya untuk jangka pendek, menengah, tetapi harus ada sebuah kebijakan untuk jangka panjang, sehingga ketersediaan tenaga listrik lebih besar dari kebutuhan yang ada.

"Pembangunan infrastruktur energi listrik guna memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Sumatera yang kian meningkat perlu digesa guna mempercepatan pertumbuhan perekonomian dan sektor lainnya," terang senator dari Riau itu.

Untuk merealisasikan rapat kordinasi tersebut, Gafar bersama anggota DPD RI dari Provinsi Riau lainnya, Intsiawati Ayus, Rosti Uli Purba dan Maimanah Umar telah melayangkan surat kepada komite II DPD RI yang membidangi masalah listrik.

Surat tersebut agar Komite II mengagendakan pertemuan anggota Komite II DPD RI/wilayah sumatera membahas masalah kelistrikan sebelum pada masa sidang DPD RI yang berakhir akhir April 2015 ini. 

"Kita berharap pimpinan komite II DPD RI dapat mengakomodir dan mempertimbangan usulan rapat kordinasi yang bertempat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut," katanya.

Editor: Surya

Berita Lainnya

Bersama Dua Pakar Internasional, Direktur BRK Syariah Isi Seminar ICBISEA 2024 Umri

28-11-2024 | 13:44 WIB

Pemerintah Maksimalkan Investasi Hasil Kunjungan Luar Negeri untuk Dorong KEK dan PSN

28-11-2024 | 10:44 WIB

Hilirisasi dan Inovasi Teknologi Jadi Pilar Ketahanan Ekonomi, OJK Gelar CEO Networking 2024

28-11-2024 | 10:24 WIB