Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Dapat Mosi Tak Percaya, Irman Gusman Cs Harusnya Legowo
Oleh : Irawan
Senin | 11-04-2016 | 18:57 WIB
Irmangusman_edit.jpg Honda-Batam
Ketua DPD RI Irman Gusman

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Rapat Paripurna DPD RI yang dipimpin Ketua DPD Irman Gusman yang semula ricuh dan sempat diskors, akhirnya dilanjutkan kembali dengan agenda laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihan masing-masing, agenda laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dan pengesahan keputusan DPD.

Namun, anggota DPD dari Sulawesi Utara, Benny Ramdhani yang ingin membacakan surat mosi tak percaya kepada pimpinan DPD, tetap akan menyampaikannya.

"Saya ingin menyampaikan surat yang sudah ditandatangani 60 lebih anggota. Bagaimana pimpinan sekarang sudah kehilangan legitimasi karena melanggar kode etik," ujar Benny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2016).

Benny mengatakan mestinya pihak pimpinan seperti Irman Gusman dan Farouk Muhammad harus legowo dan mau menandatangani perubahan draf tata tertib masa jabatan pimpinan dari 5 tahun jadi 2,5 tahun. Tanpa alasan harus merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

"Draf tatib sudah disetujui per 15 Januari 2016. Tapi, hingga hari ini, pimpinan DPD belum mau menandatangani. Padahal, di forum DPD, paripurna itu tertinggi," katan Benny.

Kemudian, ia merasa heran dengan sikap Irman Gusman yang mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung. Apalagi mengatasnamakan lembaga DPD.

"Kami bingung, sampai 17 Maret saat pak AM Fatwa menyampaikan laporan kinerja, juga tak ditandatangani. Kegaduhan itu, tak boleh dilemparkan ke anggota," tuturnya.

Benny pun mengatakan setelah agenda penyampaian laporan reses dari setiap perwakilan anggota DPD dari 34 provinsi selesai maka akan melanjutkan perjuangannya untuk membaca surat mosi tak percaya.

"Kita lanjutkan. Kan kami tadi mengalah. Kalau dia, gak mau dan main ketuk paripurna, ya itu berarti dia melangga etik lagi. Nanti saja, lihat, kami lanjutkan," katanya.

Editor: Surya