Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Ketua dan Sekretaris Muktamar Bandung Dukung Islah

Parmusi Pastikan Hadiri Muktamar Islah dan Siap Tinggalkan Djan Faridz
Oleh : Irawan
Selasa | 05-04-2016 | 12:10 WIB
Parmusi.jpg Honda-Batam

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Muktamar islah menjadi harapan seluruh warga dan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk membangun kebersamaan menjelang Pemilihan Legislatif (Pilleg) dan presiden (Pilpres) 2019.


Karena itulah ketua dan sekretaris DPC PPP versi Bandung yang pro Muktamar VII PPP di Jakarta pimpinan Djan Faridz,  menyatakan sikap mendukung penuh dan siap menghadiri muktamar islah pada 8-11 April 2016 dengan sistem demokratis.

"Eksistensi PPP mendatang wajib mengedepankan kemaslahatan umat dan kader. Untuk itu kami menghimbau kepada panitia atau Forum muktamar untuk membuka lebar, memberi ruang dan kesempatan  kepada semua kader PPP, tokoh atau pemimpin  ormas Islam yang bersedia dan mampu memimpin partai untuk mencalonkan diri sebagai KETUA UMUM DPP PPP," kata Syaiful SE, Ketua DPC PPP Tanjungpinang, yang juga ketua forum DPC PPP versi muktamar bandung pro Jakarta itu, Selasa (5/4/2016)

Dijelaskannya, seluruh kader PPP mengungkapkan rasa lelah dengan konflik berkepanjangan melalui kubu-kubu dalam muktamar, Djan Farid dari Jakarta dan Romahurmudzy alias Romy dari Surabaya. Menyusul berakhirnya pasangan Suryadharma Ali (SDA)-Romy hasil Muktamar Bandung.

Untuk itu, Syaiful yang juga kader Parmusi ini berharap jangan ada yang merusak muktamar islah yang disusun bersama tokoh dan sesepuh PPP dan didukung pemerintah untuk bisa keluar dari konflik. 

"Jangan sampai adanya kunci mengunci pada tatib sehingga memuluskan satu orang untuk menjadi ketua umum dengan jalan aklamasi. Jika itu dilakukan panitia sc muktamar islah, lebih baik muktamar islah ini tidak usah diselenggarakan," tegasnya.

Seperti diketahui,  kemelut PPP diawali kemunculan dua muktamar, Djan Faridz (Jakarta) dan Romy (Surabaya). Ketika masuk ranah hukum, kubu Djan Faridz disahkan Mahkamah Agung (MA). 

Namun, tiba-tiba, muncul Sk Menkumham yang memberi waktu enam bulan menyelenggarakan Muktamar ke-8 dari hasil Muktamar Bandung. Konflik itu coba diinisiasi damai (islah) oleh ketua umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) selaku Ormas pendiri PPP, Usamah Hisyam dan Menkumham Yasonna Laoly.

Editor : Surya

Berita Lainnya

Sosok Politikus Santun Amsakar Achmad, Dari Dikucilkan Hingga Main Griliya

06-07-2024 | 08:24 WIB

Puan Tekankan Perlunya Evaluasi dalam Proses Pemilihan Figur-figur untuk Menjadi Komisioner KPU RI

04-07-2024 | 11:24 WIB

Sekretaris Gerindra Sugiat Sebut Teguh Santosa Berpeluang Besar Dampingi Bobby Nasution

29-06-2024 | 08:04 WIB