BATAMTODAY.COM, Batam - Warga RT 08/ RW 16 Baloi Kolam kembali meluapkan emosi terhadap aktivitas penggusuran yang terjadi di wilayah tersebut. Pasalnya, mereka merasa kesepakatan yang ada telah diingkari oleh pihak perusahaan, Senin (4/4/2016) sore.

Menurut warga, sejauh ini antara mereka dengan pihak perusahaan yang mengaku pemilik lahan belum ada titik kesepakatan. Bahkan sejauh ini disepakati, tidak adanya aktivitas di lokasi hingga menemukan jalan penyelesaian.

"Tadi kami lihat beko jalan lagi melakukan pengusuran. Jelas kami tidak terima, karena belum ada kesepakatan. Ditambah lagi ada warga yang ditarik-tarik," ujar salah seorang warga, di lokasi.

Warga mulai tenang saat dilakukan mediasi yang dihadiri beberapa orang anggota DPRD Batam.

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging, dalam permasalahan ini Badan Pengusahaan (BP) Batamlah yang harus bertanggungjawab dan menjelaskan ke publik.

"Kita harus sesuai aturan dan BP Batam harus bertanggung-jawab memanggil pihak terkait, baik warga maupun pengusaha terkait bagaimana status lahan," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menganggap BP Batam sejauh ini tidak bertanggung-jawab terkait permasalahan lahan yang ada.

"BP Batam seakan lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya pada perusahaan. Jelas ini sangat tidak benar," tambahnya.

Uba sendiri berencana akan datang ke Jakarta mengatas-namakan Ormas Gebrak, akan mendatangi BPK, meminta agar melakukan audit investigasi terkait pengalokasian lahan di Batam.

Editor : Udin