BATAMTODAY.COM, Anambas - Rumpun Melayu Bersatu (RMB) minggu lalu telah mengadakan pertemuan dengan warga Tarempa Barat untuk membahas tingginya harga sembako, padahal Kapal Tol Laut berlayar ke Anambas.

Pertemuan itu disambut positif oleh Bupati dan Wakil Bupati serta Disperindagkop dan Kabag Ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan melakukan kembali pertemuan dengan sejumlah masyarakat di Aula Kantor Bupati, Senin (28/03/2016) sekitar pukul 20,00 hingga 23.30 WIB.

Ketua RMB, Syarifudin menyampaikan kegelisahan masyarakat dengan adanya Kapal Tol Laut yang notabene untuk membantu menstabilkan harga barang di Kabupaten Kepulauan Anambas, belum terbukti.

"Pemerintah seharusnya memperhatikan masyarakat kecil seperti kami ini dan bisa meluruskan permasalahan yang terjadi sehingga sembako yang pada saat-saat tertentu tidak ada pasokannya. Selama ini tidak ada peran Pemerintah dan tidak peduli atas sikap pengusaha yang sesukanya menentukan harga," katanya, Kamis  (31/03/2016).

Sementara itu salah satu pedagang yang juga ikut dalam pertemuan itu, Syahril mengatakan permasalahan yang terjadi di Anambas bukan sekedar harga sembako saja, melainkan hampir semua jenis barang dagangan yang diperjual-belikan.

"Harga sejumlah barang ini seperti disetel oleh pengusaha, sehingga harga barang melonjak tinggi. Kalau barang dari Tol Laut sudah pasti dari Jakarta, tentu harganya lebih murah dibanding dari Tanjungpinang," jelasnya.

Syahril menambahkan, pengusaha seperti grosir tidak dibenarkan meraup keuntungan tinggi. Sebab untuk pelaku usaha mempunyai Undang Undang yang mengaturnya.

"Harga jual beras itu hanya boleh naik 1 persen dari harga beli atau harga dasar beras itu. Nah disini yang perlu perhatian Pemerintah agar pengusaha tidak sesuka hati membuat harga. Dalam hal ini, kami juga meminta kepada Disperindag untuk mencari data ke distributor tentang harga dasar barang ini," tegasnya.

Salah satu tokoh masyarakat Anambas, H Jupri Sulaiman mengatakan, pengusaha perlu diawasi. Pemerintah seharusnya bisa mengajak pengusaha untuk saling bekerjasama.

"Yang perlu diawasi itu pengusaha agar tidak terjadi monopoli harga dan barang. Ketika satu barang susah didapati, pengusaha mengeluarkan simpanannya dan berkesampatan untuk menaikkan harga tinggi. Nah itu yang perlu harus dikawal ketat," tegasnya.

Sementara Kadisperindagkop dan UKM Kabupaten Kepulauan Anambas, Linda Maryati mengatakan, transportasi salah satu pendukung untuk pendistribusian barang tersebut dari Tol Laut ke darat merupakan kendala.

"Ada beberapa kendala dalam pendistribusian yang berakibat pada kenaikan sejumlah harga barang. Harus ada harga pembanding dengan harga dasar barang dari daerah distributor barang. Artinya memang harus ada pelaku usaha daerah, bisa saja melalui Perusahaan Derah, Koperasi dan lainnya, termasuk adanya perbedaan standar harga barang," terangnya.

Sementara Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris berjanji akan segera mengadakan pengawasan terkait hal tersebut.

"Saya meminta untuk segera mengadakan pengawasan yang ketat terhadap laporan dari masyarakat ini," ujarnya.

Editor : Udin