JAKARTA, batamtoday - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemekaran wilayah tidak membawa manfaat dan hanya membebani keuangan negara. Seharusnya APBN dan APBD diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, justru habis untuk pembangunan fasilitas pemerintahan, belanja pegawai dan keperluan lain bagi pemekaran daerah baru.

"Dari sisi pendanaan APBN, pemekaran daerah baru tentu berdampak terhadap keuangan negara. Implikasi paling nyata yang dirasakan oleh daerah adalah menurunnya alokasi riil dana alokasi umum. Semakin banyak daerah, tentu akan berdampak pada penyebaran dana alokasi umum secara proporsional kepada seluruh daerah," kata Presiden saat menyampaikan Keterangan Pemerintah tentang RAPBN 2012 berserta Nota Keuangan di Jakarta kemarin.

Presiden mengatakan, sejak pelaksanaan otonomi daerah digulirkan pada 1999 lalu, daerah baru  mengalami penambahan yang luar biasa hingga 205 daerah. Terdiri dari 7 Provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Dengan demikian, jumlah daerah saat ini telah mencapai 524 daerah, yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. 

"Akibatnya, alokasi anggaran yang sesungguhnya diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, banyak yang harus kita alihkan untuk pembangunan fasilitas pemerintahan, belanja pegawai, dan keperluan lain bagi pemekaran daerah baru," katanya.

Pemerintah pusat, kata Presiden, menjadi 'korban' dari pemekaran daerah baruS, yakni meningkatnya kebutuhan penyediaan dana alokasi khusus dan meningkatnya alokasi belanja pemerintah untuk mendanai instansi vertikal di daerah. "Untuk itulah, kita harus lebih kritis dan lebih cermat dalam menyikapi pemekaran daerah baru, agar tidak memberikan beban anggaran yang sangat berlebihan," katanya.