BATAMTODAy.COM, Anambas - Masyarakat Anambas benar-benar belum merasakan manfaat tol laut yang digagas oleh Presiden RI Jokowi dalam poros maritimnya.

Sudah sebanyak tiga kali tol laut masuk ke Anambas sejak awal February lalu, namun harga sembako tetap sama dengan yang sebelumnya, bahkan ada yang makin mahal. Sejumlah kelompok masyarakat berdialog pada Kamis (17/03) pukul 20.00 WIB malam, untuk mengumpulkan semua keluhan yang akan disampaikan nantinya kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.

Organisasi masyarakat Rumpun Melayu Bersatu (RMB) yang diketuai Syarifudin, mengadakan dialog bersama sejumlah warga, tokoh masyarakat, Ketua RT/RW serta tokoh agama. Nantinya, organisasi ini akan menjembatani keluhan masyarakat sampai ke Pemerintah Kabupaten Anambas.

Dikesempatan ini, masyarakat berharap adanya perhatian dari Pemkab Anambas. Mereka berkumpul untuk membahas tentang mahalnya harga sembako yang dibawa oleh tol laut. Sehingga mereka sangat khawatir adanya monopoli pengusaha dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Anambas.

Salah satu tokoh masyarakat, Mahyudi mengatakan, tol laut telah disubsidi Pemerintah, otomatis harganya berbeda dari yang dipasok dari Tanjungpinang. Namun nyatanya hanya oknum pengusaha yang menikmati subsidi Pemerintah tersebut.

"Sebagian besar masyarakat Anambas ini berekonomi menengah ke bawah. Di saat defisit seperti ini, kita sangat mengeluh dengan sikap pengusaha yang semena-mena membuat harga jual sembako, sementara tidak ada pengawasan dari Pemkab Anambas. Kita tidak mampu dengan harga pokok yang setinggi ini, kita sangat berharap ada perhatian Pemerintah berupa operasi pasar," katanya, Jum'at (18/03/2016).

Mahyudi menambahkan, pihaknya akan melapor ke Pemkab Anambas terkait dengan operasi pasar yang dilakukan oleh pengusaha terhadap harga jual yang sangat tinggi.

"Kita sudah pernah tanya ke beberapa pengusaha. Katanya harga ini naik karena upah buruh juga naik. Lalu saya menanyakan ke sejumlah buruh, ternyata buruh hanya menerima upah Rp1.200 perkarung. Nah, ditahun 2010 harga beras hanya Rp7000 perkilogramnya dan upah buruh hanya Rp1000 perkarung, saat ini harga beras mencapai Rp15.000 ribu perkilogramnya. Kenaikan itu lebih dari 100 persen, sedangkan upah buruh naiknya hanya Rp200 atau hanya 5 persen saja. Disini terbukti para pengusaha itu semena-mena membuat harga jualnya, agar meraup untung yang tinggi," ungkapnya.

Sementara itu salah satu pedagang, Syahril yang baru pindah dari Pekan Baru mengatakan, setiap pelaku usaha tidak dilarang untuk mengambil keuntungan, tetapi harus sesuai dengan Perundang-undangan. Yang mendorong harga itu naik ada tiga, yaitu naiknya listrik, harga BBM dan Kurs Dolar.

"Saya masih satu tahun di sini, sebelumnya juga saya di Pekan Baru buka toko. Awalnya kami terkejut dengan harga barang pokok yang ada disini. Kalau kami belanja dari grosir mahal, tentu kami juga jualnya mahal. Undang-undang pelaku usaha itu dibenarkan dengan meraup keuntungan 5 persen permodal. Namun di sini mencapai 35 persen lebih. Yang paling dikesalkan lagi, mereka pintar menimbun barang. Di saat barang langka, mereka baru mengeluarkannya. Nah, di saat seperti itu berkesempatan menjualnya lebih tinggi dari sebelumnya," ujarnya.

Syahril berharap, Disperindag menyurvei harga pokok pasar. Semua olah gerak pasar merupakan tugas Disperidag, jangan hanya duduk di kantor saja.

"Inikan tugas Disperindag atau mereka ada monopoli dengan pihak pengusaha?. Iya memang mereka menyurvei harga pasar, tetapi hanya dicatat saja dan tidak banyak pertanyaan. Yang datang juga hanya PTT, mereka mengerti apa?. Kalau seperti itu, kita semua bisa kerja di Disperindag dan tidak memperdulikan apa yang terjadi pada masyrakat. Mereka bermain untuk membodoh-bodohi kita," tegasnya.

Untuk itu, masyarakat sangat berharap kepada Pemerintah untuk memperhatikan rakyat kecil. Masyarakat sangat mengharapkan janji-janji wakil rakyat tersebut dipenuhi dan jangan di saat berkampanye saja, bisa berjanji.

Editor : Udin