JAKARTA, batamtoday - Pemerintah menyatakan akan terus meningkatkan dana yang ditransfer ke daerah. Peningkatan itu antara lain melalui Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.

Guna peningkatan dana yang ditransfer ke daerah itu, pemerintah akan menerapkan dan melanjutkan kebijakan desentralisasi fiskal yang adil dan proporsional untuk memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah.

"Sejalan dengan komitmen yang tinggi untuk memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah, kita terus melanjutkan desentralisasi fiskal yang adil dan proporsional," kata Presiden SBY dalam Pidato Kenegaraan di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2011).

Ia mengatakan, dari tahun ke tahun, pola hubungan keuangan antara pusat-daerah semakin bergeser, dan ditandai dengan semakin besarnya transfer ke daerah.

"Dana yang ditransfer ke daerah akan terus ditingkatkan baik melalui Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian. Maupun melalui kerangka Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan yang disalurkan oleh Kementerian dan Lembaga terkait," kata Presiden.

Sebaliknya, Ketua DPD Irman Gusman menilai meskipun dana yang ditransfer ke daerah terus ditingkatkan, tetapi kebijakan ekonomi Indonesia tidak dikelola dengan baik. Akibatnya, menimbulkan kesengjangan pembangunan dan kesenjangan antar wilayah.

"Struktur ekonomi semakin tertinggal dan pengelolaan kekayaan alam pun menjadi kurang sejalan sehingga menimbulkan kesenjangan pembangunan dan kesenjangan antar wilayah," kata Irman dalam sambutannya.

Akibat kekayaan alam tidak dikelola dengan baik, kata Irman, membuat Indonesia tergantung pada impor. Sehingga menyebabkan kekayaan alam hanya bisa dinikmati orang kaya saja, sedangkan kaum marjinal terus terpinggirkan.

"Kaum marjinal menjadi korban dari kemakmuran luar biasa, sehingga daerah penghasil sumber daya alam justru menjadi tempat  kemiskinan berada. Jangan heran kalau kaum marjinal lebih memilih menjadi TKI," katanya.