SINGAPURA, batamtoday - Dalam pemilu Singapura, warga dan pemerintah terpilih menandatangani konsep kontrak sosial: warga memberikan kepada Pemerintah Baru kekuatan untuk memerintah dan sebaliknya Pemerintah berkewajiban memerintah bangsa sebagaimana diatur konstitusi.

Demikian juga, dalam Pemilu Presiden Singapura yang akan berlangsung pada 27 Agustus 2011. Kontrak sosial akan ditandatangani antara warga dan Presiden Terpilih.

Dua lingkup kontrak sosial itu seharusnya berpadu secara eksklusif.

Para calon presiden yang memposisikan diri sebagai pemegang "suara rakyat" mungkin harus memetik
"tombol panas" masalah --beberapa mungkin berada di luar lingkup Presiden Terpilih itu, dan menyarankan perubahan yang akan dibuat.

Hal ini akan mengakibatkan beberapa tumpang tindih antara kontrak sosial Warga-Presiden dan kontrak sosial Warga-Pemerintah.

Pemerintah telah mengatakan bahwa Presiden Terpilih seharusnya tidak melangkahi lingkupnya dan sebagian para ahli dan pemikir setuju dengan sikap pemerintah itu, sebagaimana terungkap dalam sebuah forum diskusi baru-baru ini. Namun begitu, mereka mengakui ada beberapa daerah abu-abu.

Tapi pada poling hari ini, hal yang paling penting bagi pemilih adalah soal bagaimana persamaan dan perbedaan itu dibandingkan dengan Pemerintah dan para pemikir.

Karena setiap kontroversi mengenai peran dan kekuasaan Presiden akan mempengaruhi martabat institusi, diskusi dan penjelasan pada peran-peran dan kekuasaan harus melampaui ruang forum dan
menyebar ke pusat-pusat kepentingan.

Banyak pemilih juga perlu waktu untuk memikirkan apakah kalau kontrak sosial Warga-Presiden itu diperbesar adalah sah dan bisa diterapkan atau tidak. (sumber: todayonline).