Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Stop Beri Ruang Gerakan Separatis
Oleh : Opini
Senin | 14-03-2016 | 10:34 WIB
nkri-harga-mati-770x439_c.jpg Honda-Batam

Oleh: Pedro Permana*

NEGARA Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kerangka utama yang mendasari pembentukan bangsa dan negara Republik Indonesia. Negara kesatuan tersebut terbentuk dari keberagaman budaya dan bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang dikenal dengan  â€œBhinneka Tunggal Ika”. Maka sudah selayaknya setiap unsur masyarakat Indonesai berkumpul dan bersatu demi mempertahankan dan membangun NKRI.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh sekelompok atau golongan masyarakat dalam bentuk gerakan separatisme yang bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI merupakan masalah bangsa yang harus dapat segera diselesaikan secara tuntas. Pada umumnya, suatu bangsa akan mengalami suatu ancaman kedaulatan jika terjadi perpecahan di dalam bangsa itu sendiri.

Banyak faktor yang mengancam kedaulatan, di antaranya adalah ketidakmampuan memahami demokrasi dan HAM, di mana warga negaranya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang arti demokrasi dan HAM itu sendiri sehingga sering kali terjadi penyalahgunaan terhadap makna tersebut. Invasi militer dan politik dari negara lain, tindakan terorisme, dan kelompok separatis.

Sementara salah satu isu yang mengancam kedaulatan rakyat Indonesia yaitu munculnya Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM ini merupakan gerakan separatisme guna mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain.  

Upaya penanganan separatisme di Papua secara komprehensif masih terus dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan. Namun demikian, sebagian kecil  masyarakat masih ada yang mendukung kelompok perjuangan OPM, yakni kelompok masyarakat yang masih sulit terjangkau pembangunan atau belum maksimal merasakan hasil pembangunan karena faktor geografis yang sulit di Papua. Hal ini perlu diwaspadai dengan baik dengan mengoptimalkan pemerataan pembangunan sampai kepada daerah pedalaman dan pegunungan.

Untuk itu, salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi masalah pemerataan proses dan hasil pembangunan ini adalah dengan membangun ratusan kilometer ruas jalan yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman dan pegunungan di seluruh wilayah Papua sehingga diharapkan dapat mempermudah jalur transportasi orang, barang dan jasa ke daerah pedalaman dan pegunungan yang bermuara pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Pendekatan kesejahteraan yang terus dilakukan, termasuk memberlakukan otonomi khusus dan pembangunan berkeadilan di Papua nampaknya belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Walaupun demikian tentunya bangsa Indonesia tidak boleh putus asa, menyerah dan surut langkah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan aksi separatisme.

Untuk itu, berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah selama ini seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memulihkan kondisi keamanan, melaksanakan pendidikan politik, menguatkan kelembagaan pemerintah, upaya diplomasi dan berbagai upaya lainnya, perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan, agar hasilnya benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Demikian juga upaya memberikan kesadaran, pemahaman dan pencerahan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI, menumbuhkan kebanggaan dan wawasan kebangsaan pada diri masyarakat Papua, perlu terus dilakukan secara maksimal dan konsisten. Bagi bangsa Indonesia, NKRI adalah harga mati dan Papua merupakan bagian integral dari NKRI dan tidak ada negara dalam negara.

Sekecil apapun indikasi isu dan gerakan separatis harus diredam dan dibasmi sampai keakar-akarnya. Sementara itu, terhadap kelompok masyarakat yang “tetap mematok target kemerdekaan bagi Papua yang disertai dengan tindakan makar, anarkis dan kekerasan bersenjata tentu tidak bisa didiamkan, tetapi harus dilawan dan ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Separatisme harus bangsa Indonesia jadikan musuh bersama, harus diperangi bersama. Untuk itu, jangan sampai ada LSM yang mendukung separatisme, hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus terus mendorong Pemerintah untuk melakukan pembangunan secara adil dan merata di seluruh wilayah NKRI, agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.

Bila terjadi ketimpangan, ketidakadilan ataupun penyelewengan, berikan kritik, masukan dan koreksi. Tetapi, tentu bukan dengan cara merongrong ataupun mengancam pemerintah dengan aksi-aksi separatisme dan kekerasan bersenjata. Karena kondisi yang aman dan tentram merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan dan kelangsungan pembangunan dan pemerintahan.

Bagaimana kita bisa membangun, bila kondisi keamanan terganggu akibat ulah kelompok separatisme yang meresahkan masyarakat. Selain itu, masyarakat Indonesia juga harus ikut mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan guna menjaga dan meningkatkan kondisi keamanan yang kondusif di wilayah Papua.

Dengan demikian masyarakat Indonesia semua dapat melaksanakan tugas untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat adil dan makmur. Kemudian dapat membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial Bangsa

Berita Lainnya

Kalah Cantik

29-11-2024 | 08:24 WIB

Dramatik Datar

28-11-2024 | 10:04 WIB

Stop Impor Beras Patut Diapresiasi, Tapi Perhitungannya Harus Akurat

27-11-2024 | 08:08 WIB