Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Indonesia Dorong Tata Kelola AI yang Adil dan Inklusif di Forum BRICS
Oleh : Redaksi
Selasa | 29-04-2025 | 11:24 WIB
Menaker-BRICS.jpg Honda-Batam
Menkaer Yassierli, dalam forum pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan BRICS di Brasilia, Brasil, bertema 'Kecerdasan Buatan dan Masa Depan Pekerjaan', pada Jumat (25/4/2025) waktu setempat. (Kemnaker)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, menyerukan pentingnya tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang adil, inklusif, dan kolaboratif dalam forum pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan BRICS di Brasilia, Brasil.

Dalam forum bertema 'Kecerdasan Buatan dan Masa Depan Pekerjaan', Yassierli menekankan AI bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan kekuatan transformatif yang memengaruhi struktur industri dan redefinisi kompetensi kerja global.

"Transformasi berbasis AI harus dikelola secara bijaksana. Jika tidak inklusif, AI berpotensi memperbesar ketimpangan dan menyingkirkan kelompok tenaga kerja tertentu," tegasnya di hadapan para delegasi, Jumat (25/4/2025) waktu setempat, demikian dikutip laman Kemnaker.

Yassierli menyampaikan Indonesia mengadopsi pendekatan berbasis masyarakat (people-centric approach) dalam menghadapi revolusi AI. Pendekatan tersebut berfokus pada empat strategi utama: inklusi digital, peningkatan keterampilan, perlindungan sosial adaptif, dan dialog sosial yang inklusif.

1. Inklusi Digital
Pemerintah menganggap akses terhadap teknologi, infrastruktur, dan literasi digital sebagai hak dasar. Upaya pemerataan digital menyasar masyarakat pedesaan, pekerja informal, dan kelompok rentan agar tidak tertinggal dalam proses transformasi.

2. Pengembangan Keterampilan
Indonesia mendorong modernisasi pelatihan vokasi melalui kemitraan antara dunia industri dan pendidikan. Program pelatihan nasional yang inklusif dan berbasis AI dirancang untuk menjangkau seluruh penduduk, termasuk melalui pendirian Pusat Produktivitas Nasional dengan AI sebagai tema strategis.

3. Perlindungan Sosial Adaptif
Menaker menyoroti pentingnya sistem jaminan sosial yang mampu mengakomodasi transisi pekerjaan. Contohnya adalah Program Asuransi Kehilangan Pekerjaan, yang mengintegrasikan tunjangan penghasilan, pelatihan ulang, dan penempatan kembali.

4. Dialog Sosial Inklusif
Pemerintah menegaskan pentingnya kolaborasi antara negara, pelaku usaha, dan pekerja dalam menyusun kebijakan terkait AI yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Indonesia juga mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kerja sama global, termasuk dalam investasi pengembangan keterampilan digital, pertukaran kebijakan ketenagakerjaan, serta kolaborasi tata kelola AI berbasis etika dan keadilan sosial.

"Masa depan dunia kerja tidak hanya ditentukan oleh algoritma, tetapi oleh keputusan kita hari ini. Indonesia memilih untuk melangkah dengan keadilan dan semangat kolaboratif," pungkas Yassierli.

Editor: Gokli